Komisi A DPRD DKI Jakarta menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Jakarta Kini (JAKI) menjadi superapps yang menghadirkan seluruh layanan kebutuhan masyarakat dalam satu genggaman.
Dalam pidatonya di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada (20/2), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ,dalam 100 hari pertama kerja bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan mengembangkan Jaki menjadi superapps. Salah satunya dengan penyediaan hotline konseling kesehatan jiwa 24 Jam yang dapat diakses melalui Aplikasi JAKI.
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan JAKI sebagai super apps.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu. (dok.DDJP)
Sebab, ia menilai di tengah perkembangan teknologi yang pesat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemerintahan harus punya aplikasi yang bisa memberikan one-stop solution bagi warga Jakarta hingga menjadikan birokrasi terhubung dan praktis baik untuk warga maupun para Aparatur Sipil Negara (ASN), ke depannya.
“Kami mengapresiasi langkah ini dan sepatutnya harus didukung,” kata dia saat dihubungi, Selasa (4/3).
Menurut dia, ini sangat penting karena warga Jakarta sebagai masyarakat modern membutuhkan informasi publik yang banyak.
Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang memutuskan sesuatu dalam kehidupannya ini, seperti pilihan rute transportasi publik ketika bepergian dengan informasi yang tersedia.
Kemudian, mereka juga menuntut kemudahan dalam menuntaskan kegiatan-kegiatan birokrasinya seperti membayar pajak.
“Kehadiran JAKI bisa menyediakan aplikasi yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut,” kata Kevin.
Untuk itu, Kevin mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan pemangku-pemangku kepentingan yang memegang data di Jakarta.
Di antaranya penyedia aplikasi-aplikasi lain hingga pihak-pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Tujuannya data-data terkait Jakarta dan warganya bisa dihimpun menjadi satu database lengkap yang bisa diakses oleh publik dengan mudah saat dibutuhkan.
“Pemprov DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan pemangku-pemangku kepentingan yang memegang banyak data di Jakarta ini,” kata Kevin.
Ia berharap dengan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan JAKI sebagai aplikasi one stop solution bagi warga Jakarta.
Sehingga dapat memudahkan kebutuhan masyarakat Jakarta hanya dalam satu genggaman. Mulai dari mengecek rute transportasi publik, melihat tayangan CCTV di pintu-pintu air untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir, melaporkan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang rusak, hingga mengecek tagihan pajak mereka.
“Dengan itu, warga Jakarta akan dipermudah dalam mengurusi segala urusannya di Jakarta,” harap Kevin. (yla/df)