DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar pemerintah provinsi mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun. Tujuannya untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2023, masih terdapat 450 Rukun Warga (RW) kumuh atau 16,39 persen 2.744 RW di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, status Jakarta dari Daerah Khusus Ibukota Negara menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Seiring dengan perubahan status itu, pemerintah provinsi diminta bekerja keras menuntasan penataan RW kumuh dalam tiga tahun mendatang (hingga 2027-Red).
Khoirudin yang juga ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta itu juga meminta agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta mengebut penataan permukiman.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP)
Pendataannya permukiman kumuh, sambung Khoirudin, Dinas PRKP harus kerja sama dengan BPS DKI Jakarta.
“Tinggal melakukan pendataan yang benar, lalu dilakukan tahapan penataan,” ujar Khoirudin di gedung DPRD Jl.Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2024).
Ia juga mengaku prihatin dengan masih banyaknya RW Kumuh di Jakarta. Bahkan, banyak lokasi di antaranya berdekatan dengan gedung-gedung megah.
“Sebagai contoh, di kolong tol sekitar Tanah Tinggi dan Johar Baru, Jakarta Pusat. Terus terang, kita malu. Karena kontras sekali,” tutur Khoirudin.
Karena itu, tambah dia, salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah membangun hunian vertikal bagi masyarakat menengah ke bawah sebagai upaya menghilangkan permukiman kumuh.
Melebihi Target
Pemprov DKI Jakarta telah mengurangi 220 RW kumuh selama tahun 203 melalui Rencana Aksi Komunitas (Community Action Plan/CAP) dan Program Implementasi Kebersamaan Masyarakat dalam menata lingkungan (Colborative Implementation Program /CIP).
Dari 16,45 persen turun menjadi 9,22 persen. Capaian penataan permukiman kumuh tersebut telah melebihi target. Dari target 200 RW, terealisasi 220 RW ,” papar Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Afan Adriyansyah Idris.
Namun diakui Afan, sukses atau tidaknya suatu program akan ditentukan melalui hasil evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada akhir 2022, Afan mencontohkan, Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta melakukan uji petik terhadap program CIP di Jakarta Timur.
Dari 21 RW yang diambil sampelnya, terdapat 4 RW tak mengalami perubahan. Namun, 17 RW lainnya mengalami perubahan status kekumuhan usai penerapan program CIP.
Dalam Rencana Kerja 2024, Dinas PRKP DKI Jakarta menyebutkan, salah satu program unggulan yakni Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), berkriteria sangat baik.
“Jumlah kawasan fasilitas permukiman yang ditata memiliki realisasi sebesar 146 persen. Dari target 54 RW, terealisasi 79 RW kumuh yang berhasil ditata. Puluhan RW kumuh tersebut, tersebar di lima wilayah kota admnitrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu,” ungkap Afan.
RRinciannya, Jakarta Pusat sebanyak 21 RW, Jakarta Utara 4 RW, Jakarta Barat sebanyak 22 RW, Jakara Selatan 14 RW, Jakarta Timur sebanyak 10 RW, dan Kepulauan Seribu sebanyak 6 RW. (DDJP/stw/df)