Pasca Hari Raya Idulfitri Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI memprediksi akan ada sekitar 15 sampai 20 ribu pendatang dari luar kota yang ingin menjadi warga Jakarta. Alasan utamanya yakni mencari pekerjaan.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu meminta pada masyarakat yang berminat datang ke Jakarta untuk memahami bahwa peluang kerja sudah sangat minim dan sulit apabila tidak memiliki keahlian khusus.
Terlebih tahun ini, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan operasi razia pendatang baru (yustisi), sehingga diharapkan ada program edukasi terkait jumlah peluang kerja dan kualifikasi atau kemampuan yang harus dimiliki. Sehingga kehadiran mereka tidak menimbulkan masalah bagi Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Simon Lamakadu. (dok.DDJP)
“Daripada melakukan Operasi Yustisi, lebih baik melakukan edukasi dan publikasi bahwa peluang kerja di Jakarta saat ini memang minim,” ujar dia saat dihubungi, Kamis (18/4).
Menurut Simon, Pemprov DKI Jakarta juga perlu menggencarkan sosialisasi mengenai potensi daerah yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat dari luar kota Jakarta. Cara itu dinilai bisa menjadi salah satu strategi mengurangi minat orang datang ke Jakarta.
“Juga perlu dipublikasikan terkait potensi ekonomi yang menjadi kebutuhan warga Jakarta yang bisa di supply dari daerah, seperti kebutuhan akan hasil pertanian atau perikanan. Ini memberi peluang usaha bagi warga luar Jakarta, daripada mereka mesti merantau ke Jakarta,” tutur Simon.
Sementara, untuk program tertib administrasi kependudukan yang sedang dijalankan Disdukcapil DKI di tengah banjirnya pendatang baru, Simon mendukung agar tetap dijalankan.
“Proses penertiban NIK (Nomor Induk Kependudukan -red) harus terus jalan, karena itu menyangkut hak-hak warga DKI yang mesti dijaga dan dipenuhi,” pungkas Simon. (DDJP/bad/gie)