Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pencatatan dan optimalisasi aset Barang Milik Daerah (BMD)
Menurutnya, dengan memanfaatkan Teknologi AI dapat berperan dalam otomatisasi proses yang berulang dalam pengelolaan aset, seperti pemeliharaan dan penggantian komponen dalam manajemen aset fisik.
Selain itu, Sistem AI juga dilengkapi dengan Internet of Things (IoT). Sehingga dapat memantau kondisi mesin secara real-time (langsung) dan memprediksi kapan peralatan membutuhkan perawatan atau penggantian.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. (dok.DDJP)
Hal itu juga untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga dan mengoptimalkan siklus hidup aset.
“Ke depan tentu Pemprov DKI harus lebih serius dalam menjaga Barang Milik Daerah (BMD), diantaranya melalui penggunaan teknologi AI,” ujar dia saat dihubungi, Jumat (13/12).
Suhud mengatakan, pemantauan yang konsisten dan pemeliharaan yang tepat diperlukan agar tidak ada lagi aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbengkalai. Seperti 417 Bus TransJakarta yang saat ini terbengkalai dengan kondisi tak layak beroperasi.
Saat ini, Bus TransJakarta tersebut terparkir di beberapa depo wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Sementara di Pulogebang, tercatat ada 44 unit bus yang kondisinya sudah karatan dan rusak parah.
“Tentu hal ini tidak boleh terulang lagi. Bahkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban harus ada penjelasan yang memadai dari Dinas terkait,” kata Suhud.
Ia mengatakan hingga kini Komisi C DPRD DKI Jakarta belum memberikan persetujuan terkait penghapusan dan rencana Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melelang 417 Bus TransJakarta.
Suhud mengatakan, penting bagi Komisi C DPRD DKI Jakarta memastikan proses penghapusan dan lelang aset-aset Pemprov DKI Jakarta tidak bertolak belakang dengan aturan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan risiko hukum.
“Kami anggota Komisi C periode yang baru tentu tidak akan sembarangan menyetujui untuk dilakukan lelang sebelum dipenuhi kejelasan terkait syarat-syarat lelang,” kata dia.
Suhud mendorong Dinas Perhubungan DKI Jakarta meningkatkan pengawasan terhadap seluruh Bud TransJakarta.
Tujuannya agar tidak ada kasus pencurian terhadap aset milik Pemprov DKI Jakarta.
“Untuk itu, kami meminta agar jadi perhatian serius agar proses lelang bisa dilakukan,” kata dia. (yla/df)