Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta segera menuntaskan penataan Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, penataan RW kumuh di Jakarta harus menjadi program prioritas dalam pra Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026.
Terlebih lagi, Jakarta menyongsong kota global. “Penataan RW kumuh nah itu yang dikatakan kawan-kawan kita kan menuju global city berarti kan harus jadi satu prioritas,” ujar Yuke di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/3).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 RW kumuh pada 2023. Untuk itu, ia mendorong Dinas PRKP DKI bersama BPS segera mendata jumlah RW kumuh di Jakarta.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP)
Jumlah dan status RW kumuh di DKI Jakarta memerlukan pembaharuan dan evaluasi lebih lanjut. “Didata betul mana yang dianggap kumuh dan biar tidak kumuh itu seperti apa?,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.
Satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI dalam penataan RW kumuh, menurut Yuke, yakni membangun hunian vertikal atau rumah susun (Rusun), khusus masyarakat menengah ke bawah.
“Kita prioritaskan. Fokuskan. Terus untuk penataan Rusun-Rusun yang ada, juga pembangunan,” imbuh dia.
Yuke menilai, penataan RW kumuh sejalan dengan program gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Yakni merelokasi warga terdampak normalisasi Ciliwung ke Rusun.
“Ada program pak gubernur kan sepanjang Ciliwung normalisasi kali itu juga harus kita pikirkan untuk relokasinya nanti,” tukas Yuke. (yla/df)