Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap Dinas Kesehatan (Dinkes) terus merespon cepat dalam penanganan hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis dan pasien penderita virus korona (COVID-19) di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria menilai bahwa proses penanganan virus korona yang dilakukan dinkes DKI sejauh ini belum berjalan dengan optimal dengan baik. Sebab menurutnya, ada keterlambatan upaya penanganan sehingga terjadi lonjakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di DKI Jakarta setiap harinya.
“Kalau menurut saya, langkah yang dilakukan Dinas kesehatan ini agak terlambat, harusnya dia memfasilitasi masalah (korona) ini jauh sebelumnya. Karena masalah Covid-19 ini bukan main-main, oleh karena itu saya minta perhatian kepada kepala dinas (kesehatan) khususnya, cara berfikirnya harus out of the box, tidak boleh berfikir dalam frame saja,” katanya, Jumat (27/3).
Berkaca dari potret tersebut, Iman megimbau kepada Dinkes DKI untuk lebih memperhatikan penyediaan fasilitas proteksi kesehatan masyarakat yang memadai sesuai dengan protokol pencegahan korona yang terus digaungkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Seperti, penyediaan masker di setiap puskesmas ber-KTP DKI Jakarta hingga menggencarkan kegiatan disinfeksi di wilayah terbuka dan berpotensi kerumunan massa.
“Kalau kita masih begini santai, saya tidak akan tahu apa yang akan terjadi, sekali lagi saya minta perhatian khusus kepada kepala dinas agar melakukan sesuatu yang betul-betul masyarakat rasakan. Contoh siapin masker-masker minimal di Puskesmas supaya jangan rebutan, per KTP dong 1 orang satu, kedua lakukan penyemprotan di tempat-tempat yang memang itu terbuka, atau dimana tempat area berkumpul,” terangnya.
Selain itu, Iman juga berharap agar Dinkes turut memperhatikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang berada di setiap unit layanan kesehatan, hingga Rumah Sakit (RS) Rujukan pemerintah ataupun swasta secara masif. Termasuk, penambahan infrastruktur penunjang protokoler kesehatan sehingga dokter ataupun perawat lebih aman dan nyaman dalam penanganan pasien virus korona.
“Jadi itu memang harus didukung, seperti baju APD untuk pemeriksaan dokter itu kehabisan, kebanyakan dokter dan perawat mereka juga banyak yang tidak pakai APD. Padahal pada saya rapat dengan dinas kesehatan saya ingatkan dan mereka bilang sudah siap menghadapi korona, siap dengan perangkat-perangkat, sekarang mana yang siap? tentu ini harus menjadi catatan saat ini dan kedepan,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan sejauh ini telah menyiapkan opsi dan skenario penanganan jika terjadi lonjakan pasien positif terjangkit virus korona (covid-19) di Ibu Kota. Rencana kebijakan ini disebut telah dikoordinasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo.
Skenario tersebut akan diberlakukan ketika pasien terkonfirmasi positif corona telah mencapai 500, 1.000, hingga 8.000 orang. Skenario yang dimaksud adalah dengan membagi tiga kelompok pasien yang terindikasi positif korona. Kelompok pertama yakni pasien korona yang parah/kritis sebesar delapan persen, kelompok kedua kategori berat sebesar 12 persen, dan terakhir kelompok pasien korona kategori ringan sebesar 80 persen.
Rinciannya, dua kelompok pertama yang berjumah 20 persen harus diprioritaskan penanganannya. Mereka membutuhkan fasilitas kesehatan lengkap seperti ventilator, bantuan oksigen, peralatan medis yang intensif. Kelompok ini harus ditangani dilevel intensive care unit (ICU) dan instalasi gawat darurat (IGD) seperti Wisma Atlet atau RS lain.
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan seluruh pihak. Termasuk, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), masyarakat, dan pemerintah pusat mengenai skenario penanganan virus korona di wilayah DKI Jakarta.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini juga telah menerima telah menerima 40.000 pakaian disposable protective coverall yang merupakan salah satu kelengkapan alat pelindung diri (APD). Pakaian ini diterima dari BNPB pada Senin (23/3) dini hari di Balai Kota Jakarta dan digunakan untuk penanganan wabah corona di Jakarta. Dimana, Coverall APD tersebut telah didistribusikan seluruh Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 serta fasilitas-fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Pendistribusian akan dilakukan secara proporsional oleh Dinas Kesehatan. Termasuk, memastikan agar semua rumah sakit rujukan Covid-19 mendapat distribusi pakaian coverall. Pendistribusian tersebut ditujukan guna memaksimalkan perlindungan para tenaga medis, dokter, dan jajaran yang berada di rumah sakit yang melayani pasien terinfeksi corona. Rinciannya, RSPI Sulianti Saroso Jakarta Utara, RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, RSUP Persahabatan Jakarta Pusat,RSUP Fatmawati Jakarta Selatan, RS Umum Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Timur, RSAL Mintoharjo Jakarta Pusat, RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan RSUD Cengkareng Jakarta Barat.
Selanjutnya, RSUD Duren Sawit Jakarta Timur, RS Pelni Jakarta Pusat, RSUD Tarakan Jakarta Pusat, RSUD Koja Jakarta Utara, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Cempaka Putih Jakarta Pusat, AGD, dan Wisma Atlet Kemayoran. Terakhir, pendistribusian 40.000 APD akan dilakukan di 44 puskesmas, 6 sudinkes, Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit pendukung.
Berdasarkan informasi di situs https://corona.jakarta.go.id (update 10.00 WIB) tingkat kematian kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat 9 persen, dengan angka positif COVID-19 ada 893 kasus, kematian tercatat sebanyak 78 orang serta 35 orang dinyatakan sembuh.
Sedangkan, ada sebanyak 916 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). Dimana, 609 orang berstatus dirawat dan 307 orang dinyatakan sehat dan dipulangkan.
Sedangkan, Pemprov DKI juga memperlihatkan peta sebaran orang yang berstatus dalam pemantauan. Per hari ini, total orang dalam pemantauan (ODP) tercatat 1.895 orang. Dari angka tersebut, 468 masih berstatus proses pemantuan, sementara 1.427 orang lainnya sudah selesai pemantauan. (DDJP/alw/oki)