Penanganan kualitas udara di Jakarta menjadi fokus kalangan legislator di Kebon Sirih.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung upaya oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta.
Penanganan polusi udara di antaranya menambah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.DDJP)
Kini, Kota Jakarta memiliki 111 SPKU dari sebelumnya hanya lima SPKU.
Karena itu, Kota Jakarta ingin penanganan polusi udara seperti yang dilakukan Kota Paris dan Bangkok.
Tentunya, penanganan polusi udara dilaksanakan dengan berbasis data.
“Saya setuju. Apa yang sudah dilakukan Dinas LH sudah baik,” ujar Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/3).
Politisi Partai NasDem itu itu juga meminta Dinas LH terus melengkapi penambahan sensor kualitas udara berbiaya rendah (low-cost sensors) dengan jumlah 1.000 SPKU.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas turut mendukung kebijakan penambahan SPKU di Jakarta.
Langkah tersebut, sambung dia, merupakan pendekatan yang tepat untuk menangani permasalahan polusi udara.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas. (dok.DDJP)
Pasalnya, tingkat polusi udara di Jakarta makin mengkhawatirkan.
Dengan memiliki lebih banyak stasiun pemantauan, Jakarta akan mendapatkan data yang lebih komprehensif dan akurat.
Data itu terkait sumber polusi berikut pola penyebarannya.
“Ini akan memungkinkan Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah-langkah yang lebih tepat sasaran dan efektif,” tandas dia. (red)