Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membangun 53 Taman Maju Bersama (TMB) di tahun 2019.
Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria mengatakan, upaya penambahan TMB di Ibukota sudah dinilai tepat untuk menjawab fungsi sosial ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang publik. Namun ia mendorong penambahan jumlah Taman Maju Bersama itu harus dilakukan secara representatif dengan kebutuhan warga.
Menurutnya ada sejumlah kriteria agar pembangunan taman tersebut representatif. Antara lain taman tersebut harus dilengkapi dengan tempat khusus bermain ramah anak, perpustakaan, sarana olahraga. Seluruhnya diperlukan untuk memperkuat fungsi sosial.
“Kami setuju dengan adanya pembangunan Taman Maju Bersama ini asal benar-benar dibuat sesuai dengan kriterianya sebagai taman, ada tempat belajar, sarana olahraganya. Jadi memang interaksinya betul-betul terasa di tengah masyarakat,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Rabu (10/4).
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kehutanan telah mengalokasikan pembangunan 53 TMB dengan alokasi dana sebesar Rp130 miliar di APBD tahun 2019.
Pembangunan TMB tahun ini akan direalisasikan di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Rinciannya, 30 TMB ditargetkan selesai pada Agustus dan 27 TMB ditargetkan selesai Desember mendatang. Untuk luas lahan TMB yang akan dibangun dibuat bervariasi, mulai 2 ribu meter persegi hingga 3,4 hektare.
TMB yang akan dibangun bakal dilengkapi dengan fasilitas sesuai kebutuhan masyarakat setempat di antaranya, lapangan olahraga, amphitheater, jogging track, kolam retensi, perpustakaan, toilet, pertanian perkotaan, dan pos jaga. Selain itu, Dinas Kehutanan DKI akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) untuk penyediaan fasilitas wireless fidelity (WiFi) sebagai koneksi internet bagi pengunjung TMB.
Usulan pembangunan TMB sudah dilakukan dua kali focus group discussion (FGD) di tahun 2018 untuk mengumpulkan ide dan masukan dari warga, serta usulan desain maupun pemetaan masalah. Sedangkan di 2019 FGD difokuskan pada penyempurnaan desain sebelum lelang konstruksi serta penyusunan program kegiatan.
Komisi D, lanjut Iman, mendorong Dinas Kehutanan sebagai leading sector pengelolaan TMB di Ibukota dapat mengoptimalkan penataan konsep TMB sebagai fungsi sosial. Sehingga, pengelolaan TMB sebagai taman interaksi masyarakat dapat terealisasi di 2019.
“Taman Maju Bersama itu pada dasarnya harus bisa dinikmati warga. Jadi percepatan pembangunan Taman Maju Bersama nantinya harus betul-betul bermanfaat,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)