Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang akan memperbarui sistem pengelolaan keuangan melalui sistem e-Budgeting.
Hanya saja, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendorong agar pemutakhiran sistem itu perlu didukung dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, ia menilai sistem e-Budgeting akan optimal meminimalisir menyelewengan APBD.
“Ini jauh lebih penting, menyiapkan manusia-manusianya. Karena birokrasi harus progresif menyelesaikan berbagai macam tantangan di DKI,” ujarnya, Jumat (31/1).
Zita mengusulkan pemutakhiran e-Budgeting juga dapat melibatkan para akademisi muda, masyarakat sampai non government organization (NGO). Dengan begitu pelaksanaan pengawasan anggaran kedepan dapat lebih efektif dan berkualitas.
“Kami (DPRD) sebagai mitra ingin mengurangi beban Gubernur dalam proses good governance ini. Dengan harapan kedepan semua penganggaran tepat sasaran,” ungkap Zita.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini akan meluncurkan smart sistem elektronik budgeting awal Februari 2020.
Smart sistem ini merupakan pembaharuan dari sistem elektronik budgeting yang sudah ada.
Sistem tersebut disediakan fitur yang unggul dan memudahkan berinteraksi dengan warga. Sistem tersebut nantinya juga akan mulai digunakan untuk proses penyusunan APBD DKI Jakarta 2021.
Selain itu, di dalam smart sistem E-budgeting juga akan ada fitur interaktif masyarakat sehingga masyarakat sebagai user bisa memberikan komentar dan review berupa rating terhadap seluruh kegiatan Pemprov DKI.
Meski demikian, dalam rangka mengakses informasi APBD DKI 2021 dalam sistem E-budgeting terbaru, masyarakat harus mengajukan permohonan akses kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuat akun dengan syarat mendaftarkan alamat surat elektronik (E-Mail) menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan standar security untuk proses validasi. (DDJP/alw/oki)