Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI turun andil dengan berkoordinasi dengan terkait penentuan tarif parkir di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, Pemprov DKI perlu menuntaskan permasalahan tersebut lantaran tak sedikit pengunjung yang mengeluhkan mahalnya tarif parkir yang dibebankan. Menurutnya, manajemen PRJ perlu berkoordinasi dengan UP Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub).
“PRJ itu harus dievaluasi dan PRJ bukan sesuatu berdiri sendiri dan bukan semaunya menentukan sendiri, tapi kooridniasi dengan Pemprov DKI,” ujarnya, Kamis (27/6).
Taufik berencana akan berkoordinasi dengan Komisi B bidang Perekonomian dan Komisi C bidang Keuangan dalam waktu dekat, dengan menghadirkan Pemprov DKI bersama manajemen PRJ Kemayoran. Ia menilai, Pemprov DKI juga memiliki wewenang dalam menentukan tarif dasar parkir kendaraan bermotor yang akan dibebankan pengunjung dalam gelaran event tahunan DKI Jakarta tersebut.
“Saya mendorong Komisi B dan C untuk memanggil manajemen PRJ, karena disitu juga terlibat Pemprov DKI selaku pemilik saham. Manajemen PRJ tidak boleh memungut sesuatu dari masyarakat, tanpa koordinasi dari Pemprov DKI dulu soal tarif masuknya,” terangnya.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tarif parkir di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) sangat mahal namun tak sebanding dengan fasilitas parkir yang tersedia. Pengunjung dikenakan tarif parkir sebesar Rp30 ribu untuk roda empat dan Rp15 ribu untuk roda dua setiap kali masuk. Sedangkan, tiket tarif masuk PRJ dibanderol Rp40 ribu per orang. Jika ditotal, setiap pengunjung akan dibebankan maksimal Rp70 ribu untuk memasuki kawasan PRJ Kemayoran.
Karena itu, YLKI menyarankan Pemprov DKI segera mengawasi pelaksanaan event tahunan DKI Jakarta tersebut. Termasuk, alokasi perhitungan tarif dasar parkir kendaraan bermotor ketika memasuki kawasan PRJ Kemayoran. (DDJP/alw/oki)