Pendidikan yang merata dinilai mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sebab status pendidikan sebagai syarat mutlak mencari kerja di Jakarta. Demikian ditegaskan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.
Apalagi Jakarta akan menjadi kota bisnis berskala global. Dimana akan banyak calon pencari kerja dari luar daerah. Sehingga Sumber Daya Masyarakat (SDM) unggul yang berasal dari warga kurang mampu sangat dibutuhkan agar bisa bersaing mencari kerja di kota global.
“Kalau tidak ada keberpihakan, maka terjadi spiral kemiskinan dari mulai orangtuanya turun ke anaknya. Masuk lagi ke cucunya. Tapi paling tidak kita bisa mulai melepas itu lewat pendidikan,” ujar Jhonny saat dihubungi, Jumat (7/6).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP)
Oleh karena itu, harap dia, Pemprov melalui Dinas Pendidikan mempriorotaskan sekolah gratis. Kebijakan itu sebagai upaya pemerataan pendidikan yang merupakan hak seluruh warga Jakarta.
“Sudah seharusnya Pemprov menggaungkan spirit keberpihakan terhadap kaum duafa, wong cilik atau kelompok miskin. Saya sering mengatakan, secara struktural, mereka (kelompok miskin) sering tertinggal atau tidak dapat mengakses kebijakan pemerintah,” kata Jhonny.
Dengan meratanya pendidikan, tak ada lagi kesenjangan antara masyarakat miskin ataupun kaya dalam mengakses pendidikan yang setara.
“Karena itu, kita tidak boleh meninggalkan anak dari orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah secara ekonomi,” ucap Jhonny.
Diketahui, kini Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih dalam tahap mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis bagi jenjang SD hingga SMA.
“Jadi SD swasta, SMP swasta, SMA atau SMK swasta sedang kita kaji untuk kita gratis semua,” tandas Plt Kepala Dinas Pendidikan, Budi Awaludin. (DDJP/bad/gie)