Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menegaskan, setiap kebijakan daerah, termasuk penyusunan dan penetapan Perda, harus berorientasi pada kebutuhan dasar rakyat serta menjamin pelayanan publik yang terbaik.
Hal itu, menurut Fraksi PDI Perjuangan, merupakan fondasi penting dalam perjalanan menuju Jakarta sebagai kota global yang berbudaya dan berkeadilan sosial.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lauw Siegvrieda menyampaiakan pandangan itu dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/11).
Lauw Siegvrieda mengatakan, pemekaran wilayah sebagai sebuah keniscayaan. Pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan peningkatan efektivitas pelayanan dasar, dan kepentingan penataan kota yang lebih komprehensif menjadi dasar perlunya pembentukan atau pengubahan wilayah administrasi.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan menekankan, pemekaran tidak boleh sekadar formalitas. Tanpa manfaat nyata untuk warga.
“Jangan sampai dilakukan pemekaran wilayah akan tetapi masih tetap kumuh, banjir, jalan-jalan tidak tertata, PJU tidak memadai, ruang terbuka hijau untuk publik tidak tersedia,” kata dia.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar penataan kota berjalan beriringan dengan rencana pemekaran wilayah.
Lauw Siegvrieda mengingatkan, pemekaran tidak boleh menghasilkan wilayah yang tetap kumuh, rawan banjir, minim penerangan jalan umum (PJU), tidak memiliki tata jalan yang baik, dan kurang menyediakan ruang terbuka hijau bagi publik.
“Harus diprioritaskan pada kebutuhan dasar rakyat, pelayanan publik yang terbaik dan menumbuhkembangkan jiwa semangat kemanusiaan kita bersama,” kata dia.
Oleh sebab itu, Fraksi PDI Perjuangan pun menyetujui pemekaran wilayah dengan syarata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah baru harus meningkat secara signifikan.
Peningkatan IPM itu, kata Lauw Siegvrieda, akan menjadi ukuran kinerja pemerintah yang dievaluasi secara kumulatif dari tahun ke tahun hingga akhir periode pemerintahan.
Sehingga, pemekaran wilayah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta serta mendorong peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, dan pembangunan kota yang lebih manusiawi. (yla/df)
