Pemprov DKI Jakarta berkomitmen pembenahan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di antaranya dengan memperkuat Program Digitalisasi Pasar. Komitmen tersebut mendapat pengawalan dari DPRD DKI Jakarta.
Dengan begitu, upaya mengembalikan kejayaan Pasar Tanah Abang sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara bisa terwujud.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan, program tersebut membutuhkan regulasi khusus. Hal itu diungkapkan usai acara pengumuman Pemenang Lomba Digitalisasi Pasar Tahun 2025 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).
Uji coba digitalisasi pada 20 lokasi pasar, kata Baco, berhasil meningkatkan transaksi non-tunai hingga 47 persen. Dalam waktu singkat.
“Kalau memang ada regulasi baru yang diperlukan, pasti akan kita ambil, kita lakukan, kita buat, selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada,” ujar Basri.
Digitalisasi pasar, sambung dia, terkait dengan transaksi keuangan hingga pengelolaan pasar. “Pengawasannya, interaksi pedagang dengan pembeli, kebersihannya, keamanannya, sampai akses menuju pasar. Semua itu perlu diperhatikan,” tutur Baco.
Ia juga menyebut, DPRD bersama Pemprov DKI akan menyiapkan revitalisasi empat pasar.
Di lokasi yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, digitalisasi pasar memudahkan pedagang dan konsumen. Bahkan, berdampak positif pada penerimaan pajak daerah.
“Digitalisasi, transaksi lebih mudah. Potensi pungutan liar berkurang. Penerimaan pajak daerah menjadi lebih transparan tanpa harus menaikkan tarif,” kata Pramono.
Program digitalisasi pasar yang digagas sejak Juli 2025, merupakan kolaborasi antara DPRD, Pemprov DKI, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
Ke depan, 130 pasar di Jakarta akan ikut dalam transformasi digital. Menciptakan ekosistem perdagangan yang modern, efisien, dan transparan.
Harapannya, program tersebut bisa terealisasi di 130 pasar tradisional. Sehingga memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan modern yang inklusif. (red)