Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengapresiasi serapan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) sebesar 84,17 persen pada 2024.
Hasil serapan itu tersampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penggunaan APBD 2024.
Yuke berkomitmen dengan Dinas SDA untuk mencari solusi agar penyerapan anggaran bisa lebih baik di 2025.
Satu di antaranya terkait pembebasan lahan untuk mendukung pengendalian banjir.
“Rata-rata hambatannya pengadaan lahan, BPN atau Penloknya,” ujar Yuke, Kamis (10/4).
Kendala tidak tercapainya serapan anggaran, ungkap Yuke, akibat pembebasan lahan yang tak teralisasi.
Hal itu terjadi karena masa berlaku Penentuan Lokasi (Penlok) habis.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap, Dinas SDA mematangkan rencana dan persiapan administrasi sebelum mengusulkan anggaran pembebasan lahan.
Dengan demikian, tidak terjadi lagi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
“Memastikan lahan yang akan direncanakan untuk dibangun itu statusnya jelas,” ucap Yuke.
Selain penyerapan anggaran secara sempurna, program pengendalian banjir dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bahkan, pembebasan lahan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Ia juga berharap tidak ada kendala untuk melaksanakan program pengendalian banjir.
“Harus dicarikan solusi dan percepatan, apalagi kalau itu betul-betul sangat dibutuhkan,” tutur Yuke.
Di kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas SDA Ika Agustin Ningrum menjelaskan, anggaran di 2024 tidak terserap karena kendala pembebasan lahan Waduk Kamal.
“Penlok Waduk Kamal baru keluar sekitar November menuju Desember (2024),” ucap Ika.
Sementara Penlok Kali Ciliwung ditargetkan baru keluar bulan April 2025 untuk segmen Rawajati, Cawang, dan Cililitan.
“Sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU dan Kementerian ATR BPN. Harapannya bulan ini Penlok Kali Ciliwung sudah keluar,” tandas Ika. (gie/df)