Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta agar merampungkan pembebasan lahan sepanjang 16,52 kilometer di bantaran Sungai Ciliwung.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike usai rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025, Rabu (16/5).
Menurut Yuke, rancangan anggaran sebesar Rp182,7 miliar yang diajukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta harus diprioritaskan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung. Sehingga upaya penyelesaian banjir di DKI Jakarta dapat selesai tepat waktu.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP)
“Itu menjadi prioritas anggaran pembebasan lahan meneruskan Program Normalisasi Sungai Ciliwung tahun 2027 harus selesai semua pembebasan lahannya,” ujar Yuke di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Ia mengatakan, anggaran yang diajukan dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat benar-benar bisa melayani masyarakat. Khususnya, masyarakat yang terdampak Program Normalisasi Sungai Ciliwung.
Sehingga, hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. “Jangan sekadar minta nambah atau mencoret tetapi ternyata tidak terserap juga,” tegas Yuke.
Untuk itu, harap Yuke, Dinas SDA DKI Jakarta dengan jumlah anggaran tersebut dapat menyelesaikan pembebasan lahan tersebut.
“Kita berharap perencanaannya matang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan dengan kondisi di lapangan,” jelas Yuke.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menjelaskan usulan penambahan anggaran sebesar Rp182,7 miliar berkaitan dengan percepatan Program Normalisasi Sungai Ciliwung yang ditargetkan selesai pada 2027.
Tentu hal itu sesuai dengan mandat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
“Mohon berkenan tetap akan kami sesuaikan dengan kemampuan kami menyerap sampai dengan akhir tahun 2025 ini,” pungkas dia. (apn/df)