Pembayaran Nontunai, Tekan Potensi Kehilangan Retribusi Parkir

July 1, 2025 1:00 pm

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dinas Perhubungan (Dishub) tak lagi menerima pembayaran tunai saat memungut tarif parkir di seluruh lokasi yang dikelola Unit Pengelola (UP) Perparkiran.

Tujuannya, tak ada lagi kehilangan potensi retribusi parkir. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Karcis manual sudah tidak boleh. Harus pakai elektronik. Semua cashless (tanpa uang tunai) aja,” ujar Wahyu, Senin (30/6).

Selain itu, politisi Partai Gerindra itu juga meminta Dishub DKI menyiapkan park and ride di sejumlah titik pusat keramaian.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. (dok.DDJP)

Antara lain di sekitar perkantoran, pusat perbelanjaan, juga wilayah pinggiran yang merupakan pintu masuk ke Jakarta.

“Bikin titik park and ride, dan law enforcement-nya (penegakan hukum-Red) harus jelas. Harus benar-benar tertib tanpa pandang bulu,” tandas Wahyu.

Peran masyarakat untuk pengawasan di lapangan juga diharapkan mampu membuat Dishub berbenah untuk lebih baik.

Dengan begitu, Wahyu yakin tak ada lagi kehilangan potensi retribusi dari perparkiran. “Makanya masukan dari masyarakat dan harus kritis,” imbuh dia.

“CCTV penting, monitoringnya juga harus jelas. Supaya tertib, dan pendapatannya bertambah,” tambah Wahyu. (gie/df)