Proyek tanggul rob di Muara Angke Jakarta Utara merupakan bagian dari upaya mitigasi banjir yang sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Sardy Wahab Sadri, beberapa waktu lalu.
“Pembangunan tanggul ini penting, bukan hanya untuk infrastruktur, tapi untuk keselamatan warga,” ujar Sardy.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, keberlanjutan proyek dan pengawasan di lapangan harus menjadi prioritas.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Sardy Wahab Sadri. (dok.DDJP)
Karena itu, sambung dia, DPRD akan terus mengawal proyek tersebut agar pelaksanaan sesuai rencana.
“Jangan sampai dana mengalir, tapi progres jalan di tempat,” tandas dia.
Sardy menegaskan, pengawasan proyek menjadi bagian tak terpisahkan dari fungsi DPRD sebagai representasi rakyat.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya bagus di atas kertas, tapi gagal di lapangan,” tegas dia.
Efesiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sambung Sardy, hal yang sangat penting.
Dengan demikian, dana publik digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
“Benar-benar memberi dampak nyata bagi warga,” tukas Sardy.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, pembangunan tanggul mitigasi banjir rob akan dilakukan secara bertahap.
Pada 2026, Pemprov DKI bakal melanjutkan pembangunan sepanjang satu kilometer. Targetnya, total 2,4 kilometer tanggul di kawasan itu akan mampu menahan rob.
“Ini bagian dari arahan Presiden Prabowo yang kita mulai lebih awal,” ujar Pramono, Kamis (12/6).
Tanggul tersebut sudah diwacanakan sejak 2024. Diharapkan mampu menekan dampak banjir rob di kawasan pesisir ibukota.
Proyek akan dibangun di sejumlah titik rawan. Seperti Muara Angke, Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda, hingga Jalan RE Martadinata.
Pembangunan itu juga disebut sebagai langkah awal sambil menunggu pembangunan tanggul laut raksasa dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang ditarget rampung pada 2030. (red)