Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap rencana pembangunan rumah susun (rusun) di wilayah terdampak kebakaran Kampung Bandan, Jakarta Utara mengurangi jumlah kawasan kumuh di Ibukota.
Anggota Komisi D DPRD DKI Manuara Siahaan mengatakan, sudah sejak lama kawasan yang terbakar Sabtu (11/5) pekan lalu terkenal dengan pemukiman kumuh dengan tempat tinggal semi permanen yang tak jelas kepemilikan lahannya.
“Kalau pemerintah ingin bangun rusun kita setuju. Karena bagaimanapun sekarang untuk membantu masyarakat yang mengokupasi lahan-lahan yang tidak bisa lagi menimbulkan slum area (area kumuh) itu harus kita tata dengan baik,” ujarnya, Kamis (16/5).
Dalam rencana pembangunan rusun tersebut, Komisi D mengusulkan agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mempertimbangkan pola pembangunan rusun yang ideal disertai efisiensi penggunaan lahan yang tersedia. Sehingga, pelaksanaan dan pengembangan rusun sesuai kebutuhan warga Kampung Bandan dapat dilakukan secara optimal.
“Kita ini sudah mengembangkan rusun tipe tower ya, 16 lantai. Bukan tipe blok lagi yang 4-5 lantai. Untuk efisiensi dan efektivitas pengunaan lahan, itu saya kira harus dibuat dalam bentuk tower. Nanti dilihat sisi-sisi kelayakan teknisnya seperti apa supaya maksimal dan optimalisasi penggunaan lahan harus diperhitungkan,” ungkapnya.
Setidaknya 450 pemukiman semi permanen hangus dilalap si jago merah pada peristiwa kebakaran yang melanda tiga RT di Kampung Bandan, Jakarta Utara, Sabtu pekan lalu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan membangun lagi pemukiman yang terdampak kebakaran. Rencana tersebut sudah dimatangkan bersama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) selaku pemilik lahan. (DDJP/alw/oki)