Komisi D DPRD DKI Jakarta menunggu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menangani persoalan banjir di Jakarta.
Oleh karena itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Dinas Sumber Daya Air (SDA) menganggarkan pembuatan polder atau kolam retensi sebesar Rp230,8 miliar pada 2025.
“PSN sampai hari ini belum jadi-jadi, baru proses dan prosesnya baru dimulai bulan Juni,” ujar Ida saat pembahasan perubahan APBD DKI Jakarta, Senin (12/8).
Meski begitu, ia menyatakan program itu sangat diperlukan dalam upaya penanganan banjir di Jakarta.
“Program ini panjang rencananya, 2024 sampai 2027. Konsepnya bagus karena memang melihat PSN belum jadi, kami merekomendasikan anggaran tersebut dimulai 2025 saja,” tutur Ida.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Deftrianov menjelaskan, kini PSN masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri.
Nantinya, kebijakan diterbitkan melalui Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko).
“Nanti bisa ada rekomendasi dari Kemendagri yang dapat menjadi dasar lanjutan oleh Kemenko untuk finalisasi dan disetujui atau tidaknya,” kata Deftrianov.
Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum merinci daftar rencana lokasi pembangunan sistem polder.
Yakni, pembangunan polder di Pompa Bulak Cabe, Pompa Kayu Putih, Rawa Terate, Pompa Cempak Putih, Pompa Cengkareng dan Kalideres, Pompa Ancol, Pompa Cilincing KBN, Pompa Mangga Raya Greenville dan Pompa Kampung Sawah, Rawa Terate.
“Upaya tercepat kita adalah menurunkan muka air, banjir memang tidak bisa selesai 100 persen, tapi paling tidak upaya yang bisa kita lakukan adalah menurunkan tinggi genangan serta mempercepat durasi banjirnya,” tukas Deftrianov. (DDJP/yla/gie)