Pemprov DKI Jakarta diminta mengantisipasi situasi dan kondisi seperti kemacetan parah di kawasan TB Simatupang. Sehingga tidak terulang di kawasan lain, saat pekerjaan proyek galian.
Kondisi yang terjadi di kawasan Simatupang menuai sorotan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli.
Politisi PKS itu menekankan, pembongkaran trotoar untuk jalan sementara sebagai dampak pekerjaan galian harus diperhatikan secara serius.
Usai pekerjaan itu, sambung Taufik, trotoar harus dikembalikan sesuai standar awal. Kalau bisa lebih baik dari sebelumnya.
“Ini soal tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak pejalan kaki,” ujar dia, beberapa waktu lalu.
Menurut Taufik, persoalan kemacetan akibat galian jalan seharusnya dapat diantisipasi dengan membangun utility ducting terpadu di bawah jalan.
Infrastruktur tersebut dinilai penting. Terutama di kawasan padat lalu lintas, seperti kawasan Simatupang. Dengan begitu, meminimalisasi gangguan arus kendaraan akibat pekerjaan galian.
Langkah antisipasi seperti pembangunan ducting terpadu dan koordinasi matang, Pemprov DKI dapat menekan potensi kemacetan dampak pekerjaan infrastruktur.
Dari peristiwa di kawasan Simatupang, kata Taufik, membuktikan koordinasi antarinstansi dalam perencanaan pekerjaan infrastruktur belum optimal.
Karena itu, ia meminta agar setiap instansi terkait melakukan sinkronisasi sejak awal. Sehingga tidak ada pekerjaan yang menimbulkan dampak besar terhadap mobilitas warga.
“Koordinasi lintas instansi itu kunci. Jangan sampai satu pihak bekerja, tapi yang menanggung akibatnya adalah masyarakat luas karena kemacetan panjang,” tandas Taufik.
Meski pembangunan harus berjalan, tambah dia, hak warga kenyamanan dalam berkendara dan berjalan kaki juga harus dijaga. (red)