Melihat minimnya penerimaan pajak tahun anggaran 2016, berdampak negatif pula pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta yang dipatok sebesar Rp 66 triliun. Ini terjadi, papar anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Manuara Siahaan, karena kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) banyak yang tidak sesuai dengan tupoksinya.
“Martabat itu diukur dari sana. Bukan karena kurang harmonisnya hubungan antara pihak eksekutif dengan legislatif belakangan ini. Karena itu, gubernur juga harus memperbaiki manajemen pemerintahannya, agar SKPD-SKPD itu bisa bekerja dengan fokus menggunakan anggaran. Deangan demikian, program pembangunan juga akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terutama program pembangunan yang pro rakyat,” papar wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu (23/5).
Manuara menambahkan, tak maksimalnya SKPD-SKPD itu dalam menggunakan anggaran yang diberikan, karena mereka juga dibayangi ketakutan, atau ragu-ragu menggunakan anggaran tersebut. Takut salah dan terancam dipecat karena dinilai kinerjanya tidak baik atau menyalahi aturan.
Ketika ditanya soal ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif belakangan ini, Manuara menegaskan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, legislatif merupakan mitra kerja eksekutif. Karena itu, agar pembangunan dan penyerapan anggaran itu berjalan baik, seyogyanya ada persamaan visi dan misi dari kedua belah pihak.
Gubernur memang punya kewenangan dan kekuasaan dalam menggunakan anggaran, tetapi legislatif yang fungsinya sebagai lembaga pengawasan, alangkah baiknya kalau diajak serta membahas penggunaan anggaran tersebut. Karena tugas legislatif adalah mengawasi kinerja eksekutif. Jangan sampai kinerjanya sudah terpuruk di mata publik tidak ada upaya untuk memperbaikinya.
“Demikian pula anggota dewan, perlu memperbaiki etos kerjanya. Jangan sampai semuanya diukur dengan uang, tetapi kita harus bisa memposisikan diri sebagai wakil rakyat sebaik-baiknya. Karena kita duduk di sini dipercaya oleh rakyat untuk menyuarakan keinginan rakyat yang kita wakili. Begitu pula eksekutif, jika ingin angaran dapat terserap dengan baik untuk pembangunan yang pro rakyat, berilah kepercayaan sebaik-baiknya kepada para Kepala SKPD untuk mengelolanya. Perbaiki manajemen pemerintahannya, jangan main pecat seenaknya, sehingga mereka takut menggunakan anggaran itu. Takut salah, dan takut dipecat,” tegasnya. (sk)