Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan operator transportasi online untuk memanfaatkan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) untuk shelter sebagai tempat para pengemudi berkumpul menunggu, menjemput, dan menurunkan penumpang.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua menilai, memperbanyak jumlah shelter di Jakarta bertujuan mengurai kemacetan lalu lintas akibat okupasi jalan oleh sepeda motor ojek daring.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Di antaranya, mengatur soal ojek online.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Jhosua
Dalam aturan ini, pengemudi ojek tidak boleh berhenti di sembarang tempat untuk menunggu penumpang. “Masih banyak lahan-lahan pemerintah daerah yang kosong untuk dipergunakan sebagai shelter tapi tentu saja penggunaannya harus berbasis dengan Undang-Undang,” ujar Inggard di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/7).
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan para mitra transportasi online seperti Grab, Gojek dan Maxim memanfaatkan Fasos dan Fasum sebagai shelter transportasi online agar biaya sewa masuk ke kas pemerintah daerah.
“Bagaimana dia (mitra transportasi online) harus bekerja sama dengan Pemda yang punya tempat-tempat kosong yang bisa disewa dan dikerjasamakan. Sehingga menambah kontribusi bagi pemerintah daerah,” ungkap dia.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Simon Sitorus mengatakan, kemacetan kerap terjadi pada waktu sibuk pagi dan sore di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kondisi itu terjadi akibat banyaknya ojek online (ojol) dan mobil menunggu penumpang di pinggir jalan.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Sitorus. (dok.DDJP)
“Rasuna Said biasanya, bisa lima lapis tuh motor, satu lapis mobil mungkin sekitar situ di belakang kuningan ada tanah pemda yang digunakan sehingga tidak tercecer di jalan itu,” ujar dia.
Sementara itu, Head of Regional Public Policy & Government Relations Gojek Mohammad Khomeiny mengatakan, kini Gojek memiliki sebanyak 15 shelter di Jakarta. Ke depan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbanyak shelter. Caranya, menyewa Fasos dan Fasum milik Pemprov DKI Jakarta.
Dengan demikian, bisa ikut dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas jalan. “Kami dari gojek akan siap berkontribusi lebih lanjut berkolaborasi dengan pemerintah tentunya dengan juga pengawasan DPRD,” kata dia. (DDJP/yla/df)