Fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (22/9/2017)
Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya yang disampaikan Johnni Adventus Hutapea mendukung semangat Eksekutif untuk melaksanakan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Oleh karena itu beberapa hambatan yang bersifat teknis sehingga menyebabkan masih rendahnya realisasi belanja tidak langsung (32,98 %) dan belanja langsung (19,26 %) pada semester II harus dapat diatasi agar “dana parkir” yang berujung sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada posisi yang wajar, tetapi aliran dana PMP Daerah ke BUMD/PD dan PT patungan harusnya terkendali.
Pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Dwi Ratna mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa memperhatikan hal-hal apa saja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi terkait melambatnya pertumbuhan ekonomi triwulan II 2017 sebesar 5,96 % dibanding triwulan I 2017 yang 6,48 %. Pemprov juga harus melihat sejumlah indikator dalam merancang APBD seperti kemandirian daerah, rasio belanja daerah dan ruang fiskal daerah serta harus memastikan APBD tepat waktu dan memiliki kualitas belanja.
Sementara itu, pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan Rifkoh Abriani mengharapkan agar serapan belanja dalam APBD perubahan nantinya minimal bisa mencapai 85 %. Selain itu Fraski PKS mengapresiasi penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di sekolah negeri mengingat terjadi kesenjangan yang cukup besar dalam hal peningkatan kesejahateraan antara tenaga PNS dengan non PNS di sekolah negeri. Dimasa mendatang diharapkan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan pada guru-guru di sekolah swasta, guru madrasah negeri di Jakarta baik PNS maupun non PNS serta guru-guru madrasah swasta umum maupun diniyah.
Selanjutnya pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional yang disampaikan Neneng Hasanah meminta penyempurnaan mekanisme pendataan penerima bantuan program Kartu Jakarta Pintar. Dinas pendidikan seharusnya tidak perlu lagi menambah beban kerja para guru wakil kelas untuk melakukan verifikasi data siswa. Perlu kiranya dipertimbangkan untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dalam melakukan survey dan pendataan. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan kajian terhadap kemampuan membayar dari penghuni rusun. Apabila tarif sewa yang ditetapkan selama ini masih terlalu tinggi, maka harus dilakukan penurunan tarif dan atau pemberian berbagai subsidi yang bertujuan meringankan beban ekonomi mereka.
Pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan Belly Bilalusalam mengusulkan untuk tidak ada penghapusan atau pengurangan alokasi belanja daerah terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan sosial, keagamaan, usaha-usaha perekonomian dan pemukiaman serta lingkungan. Selain itu sesuai dengan konstruksi keuangan daerah, Fraksi PPP berpendapat pelaksanaan APBD dalam bentuk belanja daerah manfaatnya akan lebih besar dapat dirasakan oleh masyarakat banyak ketimbang pelaksanaan APBD dalam bentuk penyertaan modal pemerintah yang besarnya mendapai Rp. 9,98 triliun.
Sementara itu Fraksi Partai Hanura dalam pemandangan umumnya yang disampaikan Jamaluddin Lamanda melihat implementasi kegiatan pembangunan dibeberapa SKPD masih tidak dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dan profesional. Contohnya, anggaran pembangunan rusun sederhana di beberapa wilayah di DKI Jakarta yang anggarannya di coret di dalam Raperda APBD Perubahan 2017. Hal itu terjadi karena proses perencanaan, mulai dari penyediaan lahan penghapusan aset dan proses konstruksi tidak terencana dengan baik dan matang.
Selanjutnya pemandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan Ramly HI Muhammad menyatakan, terkait dengan peningkatan status RS Koja Jakarta Utara dari tipe B menjadi tipe A disarankan pengelola rumah sakit memberikan peningkatan pelayanan kesehatan bagi para pasiennya dengan pelayanan optimal dan prima sebagaimana rumah sakit lainnya yang bertaraf tipe A. Dengan demikian biaya pelayanan/perawatan kesehatan yang dipungut dan dikeluarkan para pasien juga akan seimbang dengan keberadaan RS Koja dan dapat meningkatkan statusnya menjadi tipe A.
Pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Ahmad Ruslan menyatakan, terkait rencana penambahan biaya dan layanan untuk pasien BPJS kesehatan, yang penting diperhatikan untuk meningkatkan layanan adalah akses dan mutu puskesmas serta rumitnya alur pelayanan BPJS kesehatan karena menerapkan pelayanan berjenjang.
Sementara itu pemandangan umum Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Hasan Basri Umar menyampaikan keprihatinannya dengan dimatikannya/dibatalkannya beberapa anggaran/kegiatan mengingat belanja pemerintah mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto dan gini ratio serta multiplier efek dari terlaksananya program-program pembangunan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan/anggaran tersebut diantaranya penataan jalur hijau, penataan kebon bibit di empat wilayah kota, rehabilitasi Gelanggang Remaja Cengkareng dan Pademangan.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Triwisaksana. (red)