Fraksi Partai Demokrat mengimbau pelaksanaan pemadanan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak salah sasaran.
Hal itu diungkap Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Ali Muhammad Johan saat menyampaikan pandangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Kamis (8/8).
“Proses verifikasi yang dilakukan harus dipastikan akurat, sehingga tidak merugikan warga Jakarta yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut,” ujar Ali.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKDKI Jakarta Ali Muhammad Johan. (dok.DDJP)
Oleh karena itu, ia berharap Pemprov DKI lebih slektif dalam melakukan penyisiran data program Bansos.
Sebab ia mengaku, masih banyak menerima aduan masyarakat yang KJP ataupun KJMU-nya terputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Ia khawatir, bila pemutusan penerima manfaat terus dilakukan, banyak anak Jakarta terancam putus sekolah karena tidak memiliki biaya.
“Jangan sampai siswa dan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan harus putus sekolah akibat proses sinkronisasi data yang dilakukan,” tandas Ali. (DDJP/apn/gie)