Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov memperhatikan ketepatan pemberian bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada warga Jakarta.
Bansos yang dimaksud yakni, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (11/11).
“Fraksi PSI tiada hentinya memperhatikan kesejahteraan kelompok masyarakat penyandang disabilitas, Lansia, serta anak-anak Jakarta,” ujar Francine Widjojo, anggota Fraksi PSI.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta FrancineFrancine Widjojo. (dok.DDJP)
Fraksi PSI mengapresiasi Dinas Sosial atas usulan rencana anggaran bantuan sosial senilai Rp804 miliar di Tahun 2025 untuk 219 ribu penerima manfaat.
Namun ia mengingatkan, agar Pemprov DKI memperhatikan percepatan pemadanan data warga Jakarta melalui verifikasi faktual.
“Jangan sampai anggaran Bansos menjadi rapor merah Pemprov setiap tahunnya karena tidak tepat guna dan sasaran,” ungkap Francine.
Pemadanan data juga diperlukan mengingat data kependudukan bersifat dinamis dan terus berubah, sehingga verifikasi faktual perlu segera diselesaikan.
“Hal ini dianggap krusial untuk memastikan data yang akurat dan terkini, dan dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program,” tutur Francine.
Selain itu, Fraksi PSI juga mengusulkan Pemprov DKI membuka pendaftaran mandiri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk warga yang berhak menerima bantuan sosial.
“Kami juga menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas dan menyeluruh kepada warga, agar mereka memahami prosedur dan dapat mendaftar dengan mudah,” tukas Francine. (yla/gie/df)