Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyambut pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kemungkinan diperbolehkan kegiatan rapat di hotel.
Pasalnya, hal itu sebagai langkah yang positif dan bijaksana.
Mujiyono mengatakan, selama kebijakan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan tidak berlebihan, dapat memberikan dampak signifikan bagi sektor ekonomi.
Khususnya perhotelan, restoran, UMKM, usaha travel, dan sektor pendukung lainnya.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. (dok.DDJP)
Hanya saja, sambung Mujiyono, perlu ada pengawasan dan batasan yang jelas dalam kebijakan tersebut.
“Agar penggunaan anggaran tetap sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujar dia, beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, semua pihak tidak bisa menutup mata terkait dampak kebijakan.
“Bukan hanya bagi hotel tapi ada efek berantai bagi perekonomian Jakarta secara keseluruhan,” tutur dia.
Dia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait kebijakan pemberian izin rapat di hotel, dan lainnya.
Namun, ia yakin arahan dari presiden akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan formal sebagai pedoman bagi seluruh pemerintah daerah.
Hal itu, lanjut Mujiyono, masuk katagori mendesak. Pasalnya, ia menyaksikan banyak hotel dan sektor ekonomi pendukungnya terpukul akibat pembatasan aktivitas pemerintah di hotel selama ini.
Karena itu, Mujiyono mendorong agar pemerintah pusat mengeluarkan aturan resmi. Sehingga daerah tidak ragu dalam melaksanakan kebijakan.
Dengan demikian, kebijakan tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat di restoran maupun hotel.
Menurut dia, kebijakan itu harus dikaji secara cermat agar tidak disalahgunakan. “Tujuannya baik, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata dia. (red)