Rencana Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) memberi pelatihan keterampilan kepada eks juru parkir (Jukir) liar di Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan tidak sekadar formalitas.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, rencana memberi pelatihan keterampilan harus secepatnya direalisasikan agar tidak terkesan hanya formalitas untuk menjawab sorotan publik terhadap kegiatan penertiban Jukir liar.
“Menurut saya, rencana Pemprov untuk memberikan pelatihan itu baik. Tapi harus digarisbawahi bahwa pelatihan yang diberikan itu harus benar-benar aplikatif dan langsung dipraktikkan dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya,” ujar dia saat dihubungi, Rabu (22/5).
Menurut dia, pelatihan yang bersifat formalitas pada akhirnya hanya menimbulkan masalah baru. Sebab dikhawatirkan para Jukir tidak dapat mengaplikasikan keterampilan itu dalam kehidupan sehari-hari.
“Jangan hanya memberikan pelatihan-pelatihan formalitas dan ternyata tidak dapat diaplikasikan mereka untuk mencari nafkah bagi keluarga para Jukir,” kata Mujiyono.
Selain itu, Pemprov juga diminta melakukan profiling terhadap para Jukir yang diberi pelatihan. Sehingga ilmu yang diterima sesuai bakat yang mereka miliki.
“Mesti dilakukan profiling, misalnya ada Jukir yang dapat bekerja sebagai Satpam, maka perlu diberi pelatihan dan disalurkan menjadi petugas keamanan baik di kantor pemerintah ataupun swasta,” pinta Mujiyono. (DDJP/bad/gie)