Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti program pelatihan kerja yang tiap tahun dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi). Mulai tahun 2025, program tersebut harus efektif dengan hasil yang terukur.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menuturkan, pelatihan kerja yang diberikan Dinaskertransgi layaknya kegiatan normatif tahunan tanpa hasil yang konkret.
“Kita juga meberi catatan agar mereka menguatkan kajian dengan melakukan kurasi dulu secara matang terkait jenis jenis pelatihan yang akan mereka gulirkan,” ujar Ismail beberapa waktu lalu.
Setidaknya ada dua catatan yang diberikan Komisi A untuk mempertajam program pelatihan kerja. Pertama, Dinaskertransgi harus memiliki kajian mendalam mengenai jenis pekerjaan yang luang untuk menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar.
“Acuan pertama pastikan program program latihan itu, outputnya para peserta hasil pelatihannya bisa diserap banyak di lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Kemudian, sambung Ismail, pasca pelatihan Dinaskertransgi harus mampu memastikan para pekerja untuk menjalankan perekonomian sencara mandiri.
“Yang kedua acuannya adalah yang bisa memungkinkan mereka mandiri berwirausaha. Jadi output dan outcomenya dijadikan alat ukur,” pungkasnya. (DDJP/apn)