Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (13/12).
Kunjungan tersebut dilakukan DPRD Manado untuk mempelajari sejumlah hal. Salah satunya mencari kiat khusus untuk meninkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami dari komisi II kesini mau memperdalam terkait Pendapatan Asli Daerah, karena kami lihat DPRD DKI PADnya cukup besar, makanya kita mau tahu sumber terbesar PAD Jakarta itu darimana,” ujar Hengky Kawalo, Ketua Komisi II DPRD Kota Manado di gedung DPRD DKI Jakarta.
Atas kunjungan tersebut, ia mengaku disarankan agar Pemerintah Kota Manado menerapkan sistem online pada penagihan berbagai jenis pajak. Dengan mekanisme tersebut, maka kebocoran penyetoran pajak dapat diantisipasi.
“Di Manado memang pertumbuhan ekonomi lagi bagus, hotel dan tempat makan juga banyak tapi belum sistem online, masih manual. Mudah-mudahan saran dari DPRD DKI bisa kita terapkan, sebab kalau pendapatan besar pasti pembangunan lebih baik,” terang Hengky.
Sementara Kepala Subbagian Paripurna, Fraksi dan Pansus Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nurbaini menjelaskan, PAD DKI Jakarta tahun 2019 ini mencapai Rp50,8 triliun yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp44,5 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp710 miliar, Hasil Pengelolaan Daerah yang Disahkan Rp618 miliar dan Pendapatan Lain Asli Daerah yang sah Rp4,9triliun. Sedangkan PAD Kota Manado hanya sebesar Rp412 miliar.
“Fungsi DPRD kan memang pengawasan, nah kita sarankan pengawasannya dalam bentuk online, jadi transparansi dan meminimalisir kebocoran pendapatan pajak,” tandas Nurbaini. (DDJP/gie/oki)