Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (19/11).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memperlajari kegiatan kehumasan di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) DKI Jakarta. Menurutnya, kehumasan di Setwan DPRD DKI telah memiliki pola kerja yang ideal dan terukur dalam menjalankan fungsi sebagai bagian dari Komunikasi Informasi Publik (KIP).
“Jadi kami sudah melakukan beberapa kali kunjungan ke DPRD se-Indonesia, dan kami melihat DKI juga cukup baik penanganan kehumasan nya. Kehumasan ini kan merupakan sesuatu yang juga sensitif yang penanganan nya juga harus smooth (baik),” katanya di Ruang Perpustakaan Setwan DPRD DKI.
Ade mengakui pola kerja kehumasan yang dilakukan pihaknya masih mengadopsi cara-cara lama, seperti kerja sama Setwan DPRD Riau dengan Media Massa massa cetak dan elektronik lokal yang kini terhitung gemuk, yakni sebanyak ratusan media. Sehingga, informasi kegiatan dewan yang disampaikan selalu terjadi tumpang tindih antara media massa lokal dengan hasil publikasi yang diterbitkan oleh Setwan DPRD Provinsi Riau.
Setelah kunjungan kerja tersebut, lanjut Ade, pihaknya akan mencoba mengimplementasikan sejumlah terobosan agar kegiatan kehumasan yang dilakukan pihaknya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Seperti, penyesuaian anggaran kehumasan melalui e-budgeting dan mengoptimalkan fasilitas website sebagai jembatan informasi antara legislator kepada khalayak publik.
“Sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan sistematis di kegiatan-kegiatan DPRD (Provinsi Riau) itu sendiri,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Subbagian Dokumentasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Juniadi Jatnoprasetyo menjelaskan, seluruh proses peliputan media massa di DPRD DKI Jakarta telah dilaksanakan secara terbuka untuk umum, sesuai perintah Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Meski demikian, ia menerangkan bahwa pihak Setwan DPRD DKI telah memiliki sejumlah tenaga pendukung untuk menetralisir kadar pemberitaan dan informasi maupun isu yang berkembang di lingkungan legislator dan pemerintah daerah.
“Memang kami sudah punya teman-teman di media online, jadi mereka bertugas untuk menceritakan kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD dan dipublikasikan di website resmi. Sedangkan untuk media cetak majalah kami juga melibatkan tenaga dari freelance yang dikolaborasikan dengan hasil pemberitaan yang ada di humas DPRD DKI,” terang Juniadi.
Ia menyebut, seluruh proses rekrutmen sumber daya manusia (SDM) tenaga pengelolaan website dan media cetak telah diatur kedalam sistem e-budgeting. Termasuk, rincian satuan tiga paket pekerjaan kegiatan bidang kehumasan berdasarkan sejumlah kualifikasi pendidikan disertai pengalaman kerja yang dibayarkan melalui sistem honorarium.
“Jadi kami terakhir melakukan rekrutmen ini di tahun 2017, dimana kami sudah memiliki 10 orang tenaga PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) untuk kegiatan di website DPRD. Jadi untuk berita berimbangnya mereka yang melakukan, dan hasil-hasil laporan dikoreksi oleh pimpinan,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)