Komisi E DPRD DKI Jakarta berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik. Khususnya prioritas pada sektor pendidikan.
Meskipun penganggaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan di tengah pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah.
Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyebutkan, tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan bantuan sosial. Sehingga masyarakat tidak merasakan dampak signifikan dari pengurangan anggaran.
“Kita mengalami pengurangan-pengurangan. Tapi pengurangan ini sangat sedikit dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. (dok.DDJP)
Pada sektor pendidikan, tegas Justin, Komisi E mempertahankan keberlanjutan Program Sekolah Gratis. Lebih dari 100 sekolah tetap beroperasi secara gratis pada 2026.
Ia menilai program tersebut menjadi salah satu pilar penting pelayanan publik. Harus dijaga. Memiliki kontribusi langsung terhadap kesempatan belajar bagi anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat.
Menjaga akses pendidikan yang terjangkau, lanjut dia, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. (yla/df)