Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah jajaran eksekutif di Ruang Rapat Komisi C Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/6).
Rapat itu membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2024.
Wakil Ketua Komisi C Sutikno menekankan, penting terwujud kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Terutama untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Hari ini kita akan membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Kita perlu duduk bareng sehingga pelaksanaan eksekutif dan legislatif semuanya memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat,” terang Sutikno.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi menjelaskan, sepanjang 2024 Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp85,20 triliun.
Dari jumlah itu, penerimaan daerah mencapai Rp82,30 triliun atau sekitar 96,6 persen dari target.
Sementara pengeluaran mencapai Rp77,86 triliun atau 91,3 persen. Sisa anggaran yang belum terpakai (SiLPA) tercatat Rp4,43 triliun.
“Penerimaan terbesar masih berasal dari pajak daerah, yaitu Rp44,45 triliun,” jelas Michael.
Ia menambahkan, pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan karena daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Pendapatan lain juga tercatat positif. Misalnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai Rp653,70 miliar, retribusi daerah Rp713,72 miliar, dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp4,93 triliun.
Khusus untuk retribusi, kenaikan terjadi berkat layanan pembayaran yang lebih mudah serta peningkatan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit daerah.
Sementara itu, pendapatan lain-lain meningkat karena bunga dari simpanan jangka pendek pemerintah di Bank Indonesia melalui skema Treasury Deposit Facility (TDF), termasuk insentif atas penempatan dana tersebut. (red)