Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan Fitur JakPangan di Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dalam rangka memantau ketersediaan stok bahan pangan.
Hal tersebut diungkap Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Lefy dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/2).
Lefy menilai, masyarakat dapat mengecek harga bahan pangan atau komoditas pasar lewat Fitur JakPangan.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Lefy. (dok.DDJP)
Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui jika terjadi kenaikan dan penurunan harga komoditas pasar, khususnya menjelang bulan suci Ramadan.
“Dimanfaatin supaya kita tahu di masyarakat ada terjadi kelangkaan barang,” kata dia.
Melalui fitur JakPangan, kata Lefy, sebagai upaya pengawasan jika ditemukan pedagang yang menjual komoditas pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mendorong Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi mekanisme distribusi pangan bersubsidi.
Sebab, ia mendengar beberapa keluhan masyarakat di antaranya sulit masuk ke website pendaftaran online untuk mendapatkan pangan bersubsidi.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP)
Karena itu, Ismail meminta agar titik lokasi pendistribusian pangan bersubsidi lebih dekat dengan masyarakat.
“Titiknya kembalikan seperti sebelum covid, dekat dengan masyarakat sehingga tidak perlu effort keluar biaya,” kata Ismail. (yla/df)