Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DPRD DKI Jakarta menyatakan masih akan terus mematangkan laporan hasil kerja untuk memperjuangkan hak-hak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas Pelabuhan Marunda Cilincing Jakarta Utara.
Ketua Pansus KBN DPRD DKI Pandapotan Sinaga menyampaikan, laporan hasil kinerja tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menindaklanjuti penyelamatan aset daerah.
“Memang sudah ada bahan-bahan untuk rekomendasinya. Nanti ada catatan-catatan yang nanti kita uraikan lebih lanjut, tapi masih terus kita matangkan, sifatnya memang masih bahan-bahan dari hasil draf rekomendasi yang sedang kita susun,” kata Pandapotan di Gedung DPRD DKI, Kamis (17/2).
Setidaknya dalam draf laporan rekomendasi akan ada 12 poin utama yang menjadi isu kritis Pansus setelah melakukan beberapa kali pertemuan rapat kerja dengan pihak PT KBN, PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan PT Karya Teknik Utama (KTU), mantan direksi KBN hingga sejumlah pemangku kepentingan di ranah eksekutif Pemprov DKI Jakarta.
Beberapa diantaranya, Hak-hak Pemprov DKI terhadap perizinan-perizinan masalah ekonomi dan dampak reklamasi, Pemprov DKI harus mengetahui berapa investor yang masuk ke KBN, Kompensasi terhadap Pemprov DKI, hingga hasil audit laporan keuangan PT KCN terhadap potensi pendapatan daerah ke Pemprov DKI.
Setelah pertemuan hari ini, Pandapotan melanjutkan, jajaran Pansus KBN akan berupaya mengkebut proses penyusunan rekomendasi hasil kerja pansus agar segera dirilis untuk disampaikan kepada khalayak luas.
“Kita tidak mau berlarut-larut, akan terus kita prioritaskan rekomendasi KBN ini. Supaya bahan-bahan dari rekomendasi kita ini semakin kita pertajam,” tandas Pandapotan. (DDJP/alw)