Panitia Khusus Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DPRD Provinsi DKI Jakarta akan terus menghimpun data-data penunjang untuk mengetahui persis polemik yang terjadi di PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dalam rapat kerja bersama Badan Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Senin (7/9), Pansus meminta data sebagai penyebab polemik diberikan selengkap-lengkapnya. Pansus berkomitmen menyelamatkan saham milik DKI di PT KBN. Dengan penuntasan polemik ini, Pansus berharap aset DKI dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemprov DKI. (DDJP/asa)
