Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Provinsi DKI Jakarta Tri Waluyo menyoroti pengaturan kewajiban pengembang dalam penyerahan aset kepada pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan saat audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (3/7).
“Pembahasan hari ini bersama Pak Gubernur juga menyinggung soal Barang Milik Daerah yang menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah,” terang Tri Waluyo.
Dia menjelaskan, saat ini Pansus tengah fokus merancang regulasi untuk memasukkan berbagai fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) ke dalam Perda.
“Ada empat sumber BMD yang kami identifikasi. Yaitu kewajiban, pengadaan, cesar, dan hibah. Kami sedang fokus pada aspek kewajiban,” jelas dia.
Tri Waluyo menambahkan, masih banyak pengembang yang belum menuntaskan kewajibannya kepada Pemprov DKI.
Khususnya dalam penyerahan Fasos-Fasum yang menjadi bagian dari syarat pembangunan kawasan baru.
“Kami sedang fokus pada aspek kewajiban. Banyak pengembang yang masih dalam proses memenuhi kewajibannya kepada Pemprov DKI. Terutama terkait penyerahan Fasos-Fasum,” tukas Tri.(all/df)