Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak menilai, APBD 2026 perlu memprioritaskan penguatan program pangan bersubsidi.
Ia menilai, pengalihan sebagian anggaran hibah untuk memperbaiki ketimpangan alokasi yang terjadi saat ini.
Josephine menegaskan, pemotongan anggaran pangan bersubsidi tidak mencerminkan kondisi lapangan.
Menurut dia, warga masih kesulitan memperoleh akses terhadap pangan murah. Selama ini, tidak ada penolakan komoditas.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak. (dok.DDJP)
“Warga sulit mengakses pangan murah sampai detik itu,” ujar Josephine dalam rapat paripurna, Rabu(12/11).
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan alokasi antara sektor sosial dan hibah lembaga. Dalam kondisi ekonomi yang semakin berat, anggaran harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, Josephine mengusulkan pengalihan sebagian dana hibah untuk memperkuat anggaran pangan bersubsidi.
“Alokasi dana yang cukup besar di sektor lain (hibah), sebenarnya bisa dialokasikan ke dana sosial(pangan bersubsidi),” tandas Josephine.
Ia juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengoreksi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga agar tetap berjalan optimal.
“Realokasi ini penting supaya warga lebih sejahtera dan bisa mengikuti arah Jakarta sebagai global city,” tutur dia.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dan Gubernur Pramono Anung telah memastikan seluruh Program Bantuan Sosial tetap aman. Evaluasi pelaksanaan program pada APBD Perubahan. (all/df)