Pandangan Fraksi di DPRD DKI Terhadap Raperda APBD Tahun 2023

November 9, 2022 6:18 pm

Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas usulan Rancangan Perda (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp82,5 triliun dalam rapat paripurna, Rabu (9/11).

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI dalam pandangannya meminta Pemprov DKI menjelaskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menggenjot pendapatan di semua sektor sepanjang tahun 2023 mendatang.

“Kami mendorong agar kedua strategi ini bisa dijalankan dengan baik sehingga target pendapatan daerah yang dicanangkan dapat dicapai,” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI terkait pagu indikatif yang mengalami perubahan. Dimana anggaran penanggulangan banjir mengalami penambahan menjadi Rp3,72 triliun diperuntukkan untuk pembangunan tanggul pengamanan pantai dan muara sungai, pengadaan tanah untuk normalisasi sungai hingga pengembangan sistem pemantauan banjir.

“Perlunya penanganan banjir juga disesuaikan dengan kebijakan pengendalian banjir sesuai hasil pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta, khususnya hasil rekomendasi Pansus Banjir DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah dibacakan pada 23 Desember 2020, yaitu merevitalisasi 109 SDEW (Sungai, Danau, Embung, Waduk) dengan target 10 SDEW pertahunnya. Sehingga pada tahun 2030 minimal sudah mencapai 100 SDEW dibenahi,” ujar Anggota Partai Fraksi Grindra Thopaz Nugraha Syamsul.

Fraksi Partai PKS DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI melanjutkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk objek dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dibawah Rp2 miliar. Hal tersebut dinilai penting karena banyak masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi dan sangat terbantu dengan pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tersebut.

“Jika aset tanah dan bangunan yang dimilikinya berasal dari warisan, yang sebagiannya masih harus dibagi. Sebagai kompensasinya, peningkatan pendapatan dari PBB dilakukan dengan mengoptimalkan progam fiscal cadaster dengan melakukan pendataan dan penilaian ulang atas objek-objek pajak yang berada pada daerah yang sudah sangat berkembang pesat menjadi kawasan bisnis dan ekonomi,” kata anggota Fraksi Partai PKS, Abdul Aziz.

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI memberikan alokasi anggaran yang lebih besar untuk mengatasi dampak resesi ekonomi, khususnya alokasi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Dalam Rancangan KUA-PPAS 2023, untuk kegiatan Strategis Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan hanya dialokasi anggaran sebesar Rp170,52 miliar. Padahal UMKM merupakan kekuatan ekonomi masyarakat yang terbukti mampu menjadi penopang dari krisis berbagai ekonomi yang terjadi,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat, Wita Susilowaty.

Fraksi Partai PAN DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI memberikan perhatian kepada para kader PKK, Kader Dasawisma, dan Kader Jumantik guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di DKI Jakarta.

“Sudah sepatutnya mereka diberikan perhatian dengan penambahan dana operasional sebagai bentuk kepedulian mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar anggota Fraksi Partai PAN, Wawan Suhawan.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya menyesalkan tidak adanya upaya akselerasi prioritas pembangunan puskesmas di wilayah yang belum memiliki fasilitas layanan dasar dalam Raperda APBD tahun 2023. Padahal, puskesmas merupakan fasilitas kesehatan paling mendasar di wilayah yang menjadi hak asasi seluruh warga Jakarta.

“Kami meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembangunan puskesmas pada titik-titik tersebut dan memasang target, kapan fasilitas puskesmas di semua kelurahan dapat tercapai,” ujar Anggota Fraksi Partai PSI, Idris Ahmad.

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI untuk dapat menganalisa kebutuhan lahan pemakaman bagi warga DKI Jakarta yang semakin terbatas. Sementara banyak warga yang pada akhirnya terlunta ketika sedang berduka karena keterbatasan alokasi lahan ini.

“Tempat pemakaman di Tegal Alur saat ini sudah tidak bisa mendapatkan lahan pemakaman baru bagi warga yang terdapat di kecamatan tersebut, terutama bagi warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Tegal Alur. Hal ini juga dikarenakan lahan tersebut banyak digunakan untuk pernakaman jenazah covid,” ujar anggota Fraksi Partai Nasdem, Abdul Azis Muslim.

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI mengantisipasi dampak resesi ekonomi dengan optimal. Khususnya pada hasil dari kegiatan anggaran antisipasi dampak resesi sebesar Rp522 miliar untuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Masing-masing Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.

“Terkait dengan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan sehingga tidak hanya fokus pada proses penyerapan anggarannya saja namun juga terhadap output yang dihasilkan dari penyerapan anggaran tersebut dan tindak lanjut dari output yang dihasilkan sehingga tercipta sistem yang berkesinambungan,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar, Taufik Azhar.

Fraksi Partai PKB-PPP DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI mencermati postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daaerah (RAPBD) tahun 2023 pada sektor belanja agar anggaran yang digunakan benar benar berpihak kepada kepentingan seluruh warga Jakarta secara nyata.

“Dalam pandangan kami, salah satu masalah yang perlu mendapat prioritas utama adalah masalah banjir. Kami tidak pernah bosan mengangkat masalah banjir, karena kami merasa selama beberapa tahun terakhir ini penanganan masalah banjir, khususnya banjir sungai, tidak mengalami kemajuan berarti,” tandas anggota Fraksi PKB-PPP, Ahmad Ruslan. (DDJP/apn)