Badan Pembentukan Peratuan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mengundang dua ahli untuk menyempurnakan penyusunan Rancangan Perda (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Masing-masing pakar hidrologi dan pakar kelistrikan.
Ketua Bapemerda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, digandengnya dua pakar sengaja dilakukan untuk menyempurnakan pembahasan yang dilakukan jajarannya. Sebab, Perda yang akan disahkan perlu secara eksplisit menyebutkan jenis energi baru dan terbarukan (EBT) yang paling memungkinkan dibangun untuk Jakarta.
“Saya pikir itu bisa menjadi masukan yang bagus untuk menyempurnakan Raperda kita ini,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/7).
Di lokasi yang sama, Pakar Geologi Teknik dan Hidrogeologi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arya Pranantya mengatakan, Jakarta sejatinya punya potensi mengembangkan hidro power sebagai salah satu Energi Baru Terbarukan (EBT) lantaran dialiri sungai Ciliwung.
Meski demikian, potensi itu tidak bisa dimaksimalkan karena tidak memenuhi dua syarat yakni stabilitas debit air dan ketinggian tekanan air untuk menghasilkan energi. Sementara di sisi lain, 40% wilayah Jakarta itu berada di wilayah low land (dataran rendah).
“Debit (air Ciliwung) yang sekarang bisa kita pakai cuma sekitar 0,73 meter3/detik atau 730 liter per detik untuk sungai Ciliwung. Dengan debit 0.73 meter kubik terus kita butuh ketinggian 18 meter (untuk mencapai ketinggian tekanan air), kita cuma punya energi hanya 0,1 MW. Dan 0,1 MW ini kita harus membuat tanggul dari ujung Utara Jakarta sampai ujung Selatan Jakarta. Jadi infrastruktur yang harus kita bangun segitu banyak,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta.
Selain dua faktor itu, kendala-kendala teknis di lapangan juga banyak. Misalnya kualitas air Ciliwung yang tidak bagus, sumbatan jalan dan jembatan yang sulitkan pembangunan infrastruktur sehingga penggunaan air Ciliwung sebagai sumber EBT sulit diwujudkan.
“Ini yang membuat bagaimana sih sebetulnya hidro power ini agak sulit diimplementasikan di DKI Jakarta,” ungkapnya.
Sementara itu, Pakar Kelistrikan dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Syarif Hidayat mengungkapkan, merujuk pada data hasil riset lembaga Energi Reform, potensi EBT di Jakarta berasal dari dua teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yakni PLTS yang dipasang di rooftop (atap) rumah atau gedung dan PLTS yang dipasang sebagai kaca dinding gedung. Totalnya mencapai 352 MW. Kedua teknologi itu memiliki keunggulan masing-masing.
“Dari segi investasi, sebenarnya sih hampir sama secara umum. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Dan itu sangat potensial. Teknologinya sudah ada. Bahkan tenaga ahli yang membuatnya, Indonesia punya. Kita sudah siap,” ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengapresiasi pelaksanaan pembahasan Raperda RUED. Dia mengatakan, dengan kehadiran Raperda tersebut, Jakarta telah menunjukkan komitmen yang tinggi terkait peralihan penggunaan energi.
“Rasanya dengan kita punya Raperda seperti ini tentu lebih menunjukkan komitmen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bagaimana nanti Jakarta menjadi pionir untuk kota-kota lainnya bagi pengembangan energi terbarukan tersebut,” ungkapnya. (DDJP/bad)