Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Banten, Jumat (11/4).
Pertemuan itu diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD dari lima provinsi di wilayah Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V. Meliputi pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Bali.
Dalam kesempatan itu, Khoirudin menyebut, entry meeting menjadi forum penting untuk mengantisipasi potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran. Khususnya belanja modal dan belanja operasional.
“Ini jadi perhatian kita bersama agar pengelolaan keuangan bisa lebih transparan dan akuntabel,” ujar Koordinator Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Legislator kelahiran Jakarta itu juga menegaskan, pemerintah daerah di Jakarta berkomitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tujuh kali berturut-turut.
“Kami terus benahi catatan-catatan, terutama soal aset daerah,” ungkap Khoirudin.
Menurut dia, DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan setiap temuan BPK ditindaklanjuti oleh institusi terkait.
“Kami terbantu dengan adanya temuan, tinggal bagaimana ditindaklanjuti secara serius,” ucap dia.
Khoirudin optimistis, DKI Jakarta bisa kembali meraih opini WTP. Kepemimpinan baru di eksekutif akan membuat kolaborasi lintas lembaga semakin kuat dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.
“Optimis bisa WTP lagi. Apalagi pengawasan kita berlapis, dari inspektorat sampai dewan. Prinsipnya, layanan publik dan tata kelola harus terus membaik,” tukas ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta. (all/df)