Persoalan sampah di ibukota terus menuai perhatian kalangan legislator di DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, bila sampah hasil rumah tangga dan industri tidak ditangani secara benar, berpotensi menimbulkan ‘efek bola salju’ di kemudian hari.
Berbagai formulasi strategi mengatasi persoalan sampah terus disusun pemerintah provinsi bersama DPRD DKI Jakarta. Mulai dari imbauan tidak membuang sampah secara sembarangan, memilah sampah dari rumah tangga, memaksimalkan peran bank sampah, hingga membangun tempat pengolahan sampah yang efektif dan efisien.
Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike berharap pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup mengoptimalisasi pengelolaan sampah. Di antaranya dengan meningkatkan peran bank sampah unit yang tersebar di tingkat rukun warga (RW) di Jakarta.
Peran bank sampah, mengurangi produksi sampah hingga memberikan manfaat stimulus ekonomi bagi masyarakat. Sebab, berbagai jenis sampah anorganik yang disetorkan bisa menambah pundi-pundi rupiah bagi masyarakat.
“Masih banyak hal-hal terkait penataan pengelolaan sampah di tingkat RW dengan memaksimalkan bank-bank sampah,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia berharap, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinovasi teknologi dan infrastruktrur dari hulu ke hilir untuk pengelolaan sampah di Jakarta. Seperti percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA). Termasuk pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau refused derived fuel (RDF).
“Kita juga berharap ada terobosan-terobosan terkait pengelolaan sampah mengenai teknologinya,” tutur Yuke.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mengajak masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah. Baik organik maupun nonorganik. Tujuannya mendukung optimalisasi pengelolaan sampah.
Sampah nonorganik, seperti plastik dan bahan sejenis masih memiliki nilai guna jika diolah dengan tepat. Misalnya menjadi paving block atau batako. Warga juga diminta aktif aktif melaporkan permasalahan sampah melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Dengan demikian, pemerintah dapat segera menindaklanjuti persoalan sampah yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kalau bisa, warga yang melaporkan persoalan sampah diberi reward, seperti naik transportasi umum secara gratis. Sistemnya bisa menggunakan poin, seperti yang diterapkan di Vietnam,” kata dia, Jumat (9/5).
Kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga, kata Francine, sebagai langkah awal mempermudah proses pengolahan di atahap berikutnya. “Kalau kita terbiasa memilah sejak awal, pengolahannya akan jauh lebih mudah,” tandas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, target kinerja dan prioritas Dinas Lingkungan Hidup di 2026 terkait pengelolaan sampah mencapai 100 persen.
Rinciannya, penangan sampah mencapai 70 persen dan pengurangan sampah 30 persen. Caranya, penguatan keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah dan pengelolaan sampah yang mudah terurai oleh alam dengan metode ramah lingkungan.
Selain itu, peningkatan sirkular ekonomi melalui pemanfaatan sampah, pengurangan sampah plastik, hingga penerapan kemandirian dalam pengelolaan sampah pada kawasan dan pasar. Begitu pula dengan optimalisasi pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal hingga meningkatkan fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai tempat pengolahan sampah terpadu.
Cara selanjutnya, peningkatan kapasitas pengolahan sampah melalui refuse derived fuel (RDF), melakukan pemeliharaan dan revitalisasi sarana pendukung pengolahan sampah di TPST Bantargebang, dan pengoperasian saringan sampah di perbatasan wilayah Jakarta.
“Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kegiatan target kinerja dan kegiatan produksi adalah penguatan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan sampah,” tukas Asep. (red)