DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi memperkuat program penyerapan tenaga kerja. Menekan angka pengangguran. Kendati terdapat efisiensi alokasi anggaran pada Rancangan APBD 2026.
Anggota Komisi B Jupiter menyoroti angka pengangguran yang mencapai 6,18 persen per Februari 2025. Angka tersebut setara dengan lebih dari 336 ribu jiwa.
Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemprov DKI. “Kami banyak menerima keluhan dari anak-anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan,” ujar Jupiter, beberapa waktu lalu.
Efisiensi anggaran, tegas Jupiter, jangan sampai mengurangi dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi. Begitu pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Jupiter. (dok.DDJP)
“Penurunan anggaran seharusnya tidak mengorbankan program yang mendorong kesejahteraan warga dan membuka lapangan kerja baru,” tandas Jupiter.
Ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI menjaga keberlanjutan program pelatihan kerja. Termasuk bantuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda.
“Pendidikan adalah fondasi utama untuk mencetak SDM unggul,” tegas Jupiter.
Berdasarkan paparan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi), pagu anggaran 2026 sebesar Rp443,3 miliar.
Setelah penyesuaian menjadi Rp379,3 miliar atau turun Rp64,03 miliar. Hal itu merupakan pengaruh pengurangan alokasi transfer pemerintah pusat ke daerah.
Penurunan terbesar tercatat pada Dinas Nakertransgi sebesar Rp34,1 miliar. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masing-masing berkurang lebih dari Rp3,9 miliar.
Meski efisien, Disnakertransgi tetap mempertahankan tujuh program utama di bidang ketenagakerjaan. Meliputi, Pembentukan tenaga Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Pelatihan Keterampilan Kerja Reguler dan Mobile Training Unit (MTU).
Selanjutnya, Pelatihan SIM A, Pelatihan Satuan Pengamanan, Peningkatan Produktivitas, Pameran Bursa Kerja, dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gedung-Gedung Milik Pemprov.
Pada Program Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 2026 melibatkan 3.580 peserta. Anggaran sebesar Rp14,7 miliar.
Sedangkan Pelatihan Keterampilan Kerja dan MTU menjangkau lebih dari 7.000 peserta. Alokasi anggaran sebesar Rp64,3 miliar.
Sementara untuk Pelatihan SIM A menargetkan 500 peserta. Program Satuan Pengamanan target 300 peserta.
Program Pameran Bursa Kerja sebanyak 13 kali penyelenggaraan di lima wilayah kota dan satu kabupaten. Anggaran sebesar Rp9,3 miliar.
Selain itu, Pelatihan Peningkatan Produktivitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,25 miliar bagi 1.300 peserta. Pembangunan PLTS menargetkan 10 lokasi dengan nilai Rp11,4 miliar.
Dinas Nakertransgi juga menambah Program Pemagangan di lima wilayah kota. Alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar per wilayah. (all/df)