Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menerima audiensi Aliansi Jakarta Utara Menggugat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/2).
Aliansi itu menyampaikan aspirasi terkait penataan kawasan pelabuhan di Jakarta Utara. Mereka menyoroti perlunya penataan kawasan pelabuhan Jakarta.
Terlebih lagi, mereka melihat angka kecelakaan akibat ketidakpatuhan terhadap jam operasional truk muatan besar masih tinggi.
Tidak hanya kasus kecelakaan. Persoalan polusi udara dan ketidaktertiban parkir truk juga menjadi persoalan yang disampaikan Aliansi Jakarta Utara Menggugat kepada Ima Mahdiah.
“Terima kasih kepada teman-teman Aliansi Jakarta Utara Menggugat. Optimalisasi penataan kawasan pelabuhan ini darurat karena dalam sehari bisa ada hingga enam korban meninggal (akibat kecelakaan-Red) di kawasan tersebut,” ujar Ima.
Ia menegaskan, aturan pembatasan jam operasional truk sebenarnya telah ada sejak 2019. Hanya saja, implementasinya masih lemah. Sorotan lain yakni indikasi praktik pungutan liar (Pungli) yang memungkinkan truk tetap beroperasi di luar waktu yang ditentukan.
“Harapan saya kepada Dishub DKI Jakarta, aspirasi teman-teman bisa diakomodir, khususnya terkait ketegasan dalam penegakan aturan. Saya minta mulai besok harus ada perbaikan,” tutur koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.
“Untuk Dishub, aturan jam operasional harus ditegakkan, dan saya akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Utara untuk penertiban pool parkir yang berada di pemukiman warga,” tegas Ima.
Sementara itu, Anung, koordinator Aliansi Jakarta Utara Menggugat menyampaikan bahwa pihaknya ingin mencari solusi bersama untuk berbagai permasalahan tersebut.
“Kita datang untuk berdiskusi. Mari kita kerja bersama untuk mencari solusi menata kawasan pelabuhan,” kata Anung.
Audiensi itu diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki tata kelola kawasan pelabuhan Jakarta Utara demi keselamatan dan kenyamanan warga. (all/df)