Jumlah pendatang baru (urban) pasca Lebaran 2016 ini diprediksi tak jauh berbeda dengan tahun lalu, sekitar 70 ribu orang. Dari jumlah tersebut, tentu tak semuanya merupakan tenaga terampil yang siap memasuki lapangan kerja seperti yang disyaratkan Pemprov DKI Jakarta. Sebagian adalah pribadi-pribadi yang mencoba-coba untuk mengadu nasib di Ibu Kota tanpa dibekali keterampilan.
“Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta perlu segera turun tangan untuk melakukan penertiban atau operasi kependudukan. Jika dulu dikenal dengan operasi Yustisi, kini diganti dengan operasi Bina Kependudukan yang dimulai dari H+10 Lebaran hingga Desember 2016. Agar operasi bina kependudukan itu berjalan lancar, peran serta pengurus RT dan RW sangat besar,” papar Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Syarif, M.Si.
Lebih lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu mengemukakan, peran RT dan RW tidak bisa disepelekan, karena mereka selama ini menjadi tulang punggung dan ujung tombak pemerintahan paling bawah dan mereka yang paling paham penduduknya.
“Karena itu, Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial harus bisa berkolaborasi dengan pengurus RT dan RW untuk memantau dan mendata para pendatang baru. Mana mereka yang dilengkapi surat-surat, mana yang memiliki keterampalan khusus dan mana yang ilegal. Kaum urban yang tidak diengkap surat-surat dan tidak memiliki keterampilan khusus itu, sangat berpotensi menjadi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” imbuh Syarif.
Ia juga mengakui, hampir seluruh kota besar di Indonesia, bahkan di dunia dihadapkan permasalah yang sama. Para urban dinilai punya peranan besar dalam membangun dan mengembangkan pertumbuhan dan kemajuan kota. Karena itu, ini tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta bagaimana memanage kaum urban itu agar lebih berkualitas dan jangan sampai menjadi masalah. (sk)