Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai upaya yang paling tepat dan efektif dalam pengendalian banjir yakni program Normalisasi (pelebaran) khususnya pada sejumlah sungai dan kali besar di Ibukota.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan program tersebut perlu digalakkan kembali pada tahun anggaran 2022 sehingga sungai dan kali bisa menampung air lebih banyak, baik yang berasal dari hujan lokal maupun kiriman dari hulu.
“Normalisasi yang paling bener menurut saya, kalau itu dijalankan dengan baik, pasti pengurangan banjir akan signifikan. Itu paling efektif karena sifatnya bisa menampung air lebih banyak,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/12).
Ia mengatakan program yang tepat untuk di pesisir pantai utara Jakarta yakni pembangunan tanggul yang kokoh. Menurutnya upaya tersebut dapat menekan seminimal mungkin kerugian warga sekitar pantai secara materil.
“Kalau dipesisir utara, tetap efektifnya tanggul. Sebab setiap ada rob selalu banjir. Jadi solusinya pembuatan tanggul yang kokoh sesegera mungkin,” ungkapnya.
Ida menuturkan alasan kegiatan tersebut digalakkan kembali sebab program sumur resapan (drainase vertikal) yang selama ini telah dibuat disejumlah titik dinilai kurang efektif dalam pengendalian banjir. Sehingga diputuskan dalam Rapat Badan Anggaran (banggar) untuk dihapus.
“Waktu finalisasi atau pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), banyak komplain dari anggota Banggar bahwa ada beberapa titik, menurut mereka, pembangunan sumur resapan ini tidak efektif, yang akhirnya diputuskan oleh Banggar, dinolkan,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)