Komunitas Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara meminta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta agar tidak melanjutkan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara sebelum adanya kajian lingkungan terhadap daya dukung ekosistem teluk Jakarta dari Kementrian Lingkungan Hidup. Para nelayan mendapat informasi jika DPRD Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan kembali pembahasan kedua raperda tersebut.
Mereka menyampaikan hal tersebut saat diterima oleh Anggota DPRD Yuke Yurike, Ong Yenny dan Achmad Nawawi, Selasa (25/10/2016) di ruang serbaguna gedung DPRD.
“Kami menolak reklamasi di teluk Jakarta dengan pembangunan pulau-pulau yang merugikan masyarakat dan nelayan,” kata salah seorang perwakilan nelayan.
Pembangunan pulau G menutup akses keluar masuk kapal nelayan dan dengan adanya reklamasi teluk Jakarta kelangsungan hidup nelayan Muara Angke terancam karena pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, kata mereka. Selain itu mereka juga menolak pindah ke rumah susun.
Untuk itu mereka berharap kepada DPRD sebagai wakil rakyat hendaknya berpihak kepada rakyat, terutama rakyat kecil.
Anggota DPRD, Yuke Yurike mengatakan, pembahasan kedua raperda tersebut untuk membenahi wilayah pantai utara Jakarta dan menyelamatkan aset-aset Pemerintah dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat nelayan di Muara Angke juga menjadi perhatian Dewan.
Sedangkan Achmad Nawawi mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah, pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara belum dapat dilanjutkan kembali karena masih perlu kajian yang komprehensif.
Ditambahkannya, pembahasan terdahulu terhadap kedua raperda tersebut juga telah melalui tahapan kajian, dengar pendapat dengan para pakar dan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. (red)