Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi meminta Pemprov mengevaluasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) 2026. Khususnya, anggaran belanja pembangunan rumah susun (Rusun) yang mencapai Rp1,7 triliun.
Menurut politisi PKS itu, sebaiknya anggaran tersebut lebih fokus ke program bedah rumah warga yang kurang layak.
Ia melihat masih banyak warga Jakarta yang tinggal di tempat tak layak. Seperti permukiman padat dan kumuh.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi. (dok.DDJP)
“Bicara hari ini bahwa Jakarta ingin mewujudkan sebagai kota global, tapi pada kenyataannya masih banyak warganya yang tinggal di rumah tanpa sanitasi layak, atap bocor, dan berdinding terpal,” ujar Nabilah, beberapa waktu lalu.
Kondisi permukiman warga yang tak layak, kata dia, harus menjadi prioritas.
“Anggaran besar bukan untuk bangunan kosong, tapi untuk manusia yang membutuhkan hunian layak,” tandas dia.
Pembangunan rusun yang menelan anggaran fantastis, sambung dia, tak serta merta menjawab persoalan krisis hunian.
Apalagi, tidak dibarengi dengan sistem distribusi yang adil, transparan, serta mudah diakses warga.
Kini, tegas Nabiah, bangunan baru bukan prioritas. Kebutuhan justru pada pembenahan hunian eksisting.
“Bedah rumah jauh lebih hemat, tepat sasaran, dan langsung dirasakan warga,” tutur dia.
Karena itu, ia mendorong agar dikaji ulang dengan melihat urgensi dan pemanfaatannya.
Selain itu, Nabilah juga menyoroti keluhan warga yang ingin mengajukan bedah rumah.
Padahal, merespon pengajuan warga itu merupakan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kantor Pemerintah (PRKP) DKI.
Kenyataannya, respon tersebut justru diambil alih oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Kita lebih mudah jika minta sama Baznas, seharusnya itu bisa diambil alih oleh Dinas Perumahan Rakyat,” tambah dia.
“Namanya juga perumahan rakyat, ya seharusnya ditujukan untuk rakyat,” tukas Nabilah. (red)