Kalangan politisi di DPRDDKI Jakarta mengapresiasi imbauan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Antonius Benny Susetyo agar buku panduan Pendidikan Pancasila mulai diajarkan di tahun ajaran baru.
Pasalnya, BPIP telah menyusun bersama Kementerian Pendidikan terkait buku panduan Pendidikan Pancasila yang berisi 30 persen pengetahuan dan 70 persen praktik.
Buku tersebut menekankan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam aplikasi kehidupan nyata.
“Karena itu, hendaknya segera masuk jadi pelajaran wajib di tahun ajaran baru ini,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto, Selasa (12/11).
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. (dok.DDJP)
Politisi perempuan yang akrab disapa Tina Toon itu menambahkan, diperlukan konsistensi dalam menerapkan kebijakan Pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib.
Selain itu, sambung dia, perlu memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara berkelanjutan.
Pemerintah dan institusi pendidikan dapat melakukan pelatihan dan pengembangan profesional agar punya kompetensi untuk mengajarkan Pendidikan Pancasila.
“Metode pembelajaran juga harus efektif, kontekstual, kolaboratif, dan praktis,” imbuh dia.
Sebab, kata politisi PDI Perjuangan itu, Pendidikan Pancasila tidak hanya terfokus pada transfer pengetahuan sejarah dan filosofi dasar negara.
Melainkan kepada pembentukan karakter manusia Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Dengan Pendidikan Pancasila yang komprehensif, imbuh Tina Toon, siswa mampu menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari.
“Dengan begitu, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat dan berintegritas,” imbuh dia.
Kembangkan Bahan Ajar
Di lain pihak, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian berpendapat, perlu pengembangan bahan ajar yang berkualitas dan relevan dengan konteks yang lebih baik.
“Materi dan kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan siswa,” tutur dia.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. (dok.DDJP)
Misalnya, kata Justin, siswa diajak untuk memahami bekerjasama, berdiskusi kelompok, kegiatan permainan peran, keagamaan, kemasyarakatan, dan kegiatan sosial lainnya.
Selain itu, tambah dia, dibutuhkan sosialisasi tentang pentingnya Pendidikan Pancasila secara masif kepada siswa, guru dan masyarakat. Di antaranya dengan memanfaatkan teknologi.
Ia menilai, mengembalikan Pancasila ke dalam kurikulum sekolah sebagai pelajaran wajib merupakan langkah yang sangat penting.
“Tetapi, bukan hanya institusi pendidikan, ini juga tugas keluarga dan masyarakat,” pungkas Justin. (stw/df)