Dinas Pendidikan (Disdik) diminta segera mendata berapa jumlah ijazah yang tertahan di seluruh sekolah swasta. Demikian ditegaskan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma.
Ia mengatakan, data tersebut diperlukan untuk menghitung berapa kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan Pemprov DKI setiap tahunnya.
“Kita akan dorong Disdik memanggil seluruh kepala sekolah swasta untuk melakukan pendataan dan melaporkan berapa ijazah yang belum ditebus,” ujar Merry di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia menilai, program penebusan ijazah harus menjadi prioritas setiap tahun. Mengingat ijazah adalah dokumen wajib yang akan digunakan peserta didik untuk melanjutkan sekolah ataupun mencari pekerjaan.
“Ternyata banyak warga tidak bisa kerja atau melanjutkan sekolahnya karena ijazahnya masih di sekolah. Ini harus kita tuntaskan segera, agar mereka bisa mendapatkan haknya,” tutur Merry.
Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, ia yakin Jakarta mampu menuntaskan permasalahan ijazah tertahan.
“Langsung anggarkan. Anggaran kita mampu. Rp81 triliun loh dan 27 persennya untuk pendidikan. Jadi ini harus jadi prioritas,” ucap Merry.
Ia mengungkapkan, pernah ke salah satu sekolah swasta dan menemukan banyak sekali ijazah tertahan hingga tingginya satu meter. Bahkan, ada ijazah yang belum ditebus sejak 1990.
“Bayangin, ternyata endapan ijazah yang belum ditebus itu ada sejak tahun 90, dan selama ini tidak terangkat karena tidak ada kebijakan tentang penebusan ijazah. Baru ada tahun 2022 setelah Covid,” tukas Merry. (DDJP/gie/df)