Pemprov DKI Jakarta diminta turut andil dalam program Bank Sampah yang dibuat warga di lingkungannya. Demikian tegas Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi.
Ia menilai, antusias masyarakat masih sangat kecil dalam mengelola sampah. Sebab, sampah organik maupun anorganik, serta hasil olahan daur ulang dihargai rendah atau murah.
“Harga sampah daur ulang semakin turun, tidak ada campur tangan dari Pemprov untuk stabilisasi harga. Sehingga minat masyarakat atau pengelola jadi berkurang sedikit demi sedikit,” ujar Dedi saat dihubungi, Senin (15/7).
Padahal, menurut dia, mendaur ulang sampah organik dapat memberikan manfaat banyak bagi lingkungan. Salah satunya yakni membuat pupuk kompos dan pembibitan magot.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi. (dok.DDJP)
Oleh karena itu, ia mengimbau Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memfasilitasi wilayah yang memiliki program Bank Sampah.
Harapan dia, program terus berjalan, bermanfaat bagi lingkungan sekitar, serta mengurangi volume sampah yang akan dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
“Ini harus terfasilitasi dengan baik, misalnya pengadaan bibit dan pengembangbiakan magot. Ini enggak perlu mengeluarkan anggaran yang besar,” tandas Dedi. (DDJP/apn/gie)